BANGKA BARAT, Newsharian.com — Digitalisasi data bantuan sosial (bansos) menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola perlindungan sosial. Namun, di balik sistem yang semakin modern, akurasi data dan keterlibatan pemerintah desa tetap menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Hal itu mengemuka dalam sosialisasi dan rapat koordinasi pemanfaatan digitalisasi data perlindungan sosial di Gedung Serba Guna Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (21/10/2026).
Kepala Desa Buyan Kelumbi, Arlan, menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi pemerintah desa dalam menangani ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan agar pendataan bansos dikembalikan kepada desa, karena perangkat desa dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.
“Keadaan di desa kami yang tahu. Pendataan di desa melalui kadus, RT/RW. Kami di desa sudah terlalu rumit menghadapi data bansos yang tidak sesuai dengan penerima,” ujar Arlan.
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang muncul ketika data administratif tidak sepenuhnya sejalan dengan keadaan warga di lapangan. Bagi pemerintah desa, persoalan ini bukan hanya menyangkut daftar nama penerima, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan.
Kepala dusun, ketua RT, dan RW merupakan unsur pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga. Mereka berpotensi memberikan informasi penting mengenai perubahan kondisi ekonomi keluarga, keberadaan warga, hingga kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian pemerintah.
Karena itu, Arlan berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap peran desa dalam proses pendataan dan pemutakhiran data bansos. Keterlibatan aparatur di tingkat paling dekat dengan masyarakat dinilai penting untuk membantu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan data perlindungan sosial.
Pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan surat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Nomor B-30/PKP-DTP/RI.PP.00/08/2026 tentang penyampaian lokus perluasan piloting digitalisasi bansos.
Sosialisasi dan rapat koordinasi tersebut bertujuan mendukung pemutakhiran serta pengelolaan data masyarakat fakir miskin, sekaligus meningkatkan akurasi data sasaran perlindungan sosial.
Melalui kegiatan ini, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, operator data dan pendamping sosial menjadi bagian penting dalam mendukung pembaruan informasi penerima bantuan.
Digitalisasi diharapkan mampu membantu pengelolaan data secara lebih terstruktur. Namun, kualitas informasi yang dimasukkan ke dalam sistem tetap memerlukan verifikasi dan pemutakhiran secara berkala agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Masukan dari Kepala Desa Buyan Kelumbi pun menjadi catatan penting dalam upaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat. Teknologi dapat mempermudah pengolahan data, tetapi informasi dari lapangan tetap diperlukan untuk memastikan data tersebut menggambarkan keadaan warga yang sebenarnya.
Sosialisasi dan rapat koordinasi tersebut resmi dibuka oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Kecamatan Tempilang, Yan Rudianto, AMK, yang mewakili Camat Tempilang.
Dalam sambutannya, Yan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena Camat Tempilang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut lantaran memiliki pekerjaan lain yang tidak bisa diwakilkan.
“Terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir. Kami memohon maaf karena Camat Tempilang tidak bisa hadir karena ada pekerjaan lain yang tidak bisa diwakilkan. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua,” ujar Yan Rudianto.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para peserta, khususnya dalam mendukung koordinasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial di Kecamatan Tempilang.
Kegiatan ini turut dihadiri Penyuluh Sosial Ahli Muda Guntur Dulma, S.Pd.; Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Fadillah, S.ST.; Penata Layanan Operasional Mohammad Nazir, S.E.; dan Pengelola Layanan Operasional Arie Setiawan, A.Md.
Hadir pula Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan, para kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), operator pengisian data desa melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), pendamping sosial ASN dan PPPK Kementerian Sosial RI, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Babinsa, serta Bhabinkamtibmas Kecamatan Tempilang.
Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan dan pemutakhiran data perlindungan sosial, sehingga informasi yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem yang digunakan. Ketepatan informasi, koordinasi antar pihak, serta keterlibatan pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Suara dari Desa Buyan Kelumbi menjadi pengingat bahwa di balik setiap data terdapat kehidupan masyarakat yang perlu diperhatikan. Sistem boleh semakin digital, tetapi ketepatan sasaran tetap harus berangkat dari kondisi nyata warga. (Belva/NH)














