PANGKALPINANG, newsharian.com – Ketepatan data menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan program bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, proses pendataan dan penetapan desil kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara cermat, objektif, serta mencerminkan kondisi kehidupan warga yang sebenarnya.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengingatkan agar penilaian kondisi ekonomi masyarakat tidak hanya didasarkan pada satu indikator, seperti tampilan atau kondisi fisik rumah. Menurutnya, kondisi tempat tinggal belum tentu sepenuhnya menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga.
Di balik bangunan rumah yang terlihat sederhana ataupun relatif baik, terdapat kondisi sosial dan ekonomi yang perlu ditelusuri lebih jauh. Ada keluarga yang memiliki rumah layak, tetapi penghasilannya tidak menentu. Ada pula masyarakat yang bekerja di sektor informal, nelayan, maupun pekerjaan musiman dengan pendapatan yang berubah-ubah.
“Pendataan desil harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Jangan sampai penilaian hanya melihat kondisi rumah, sementara kemampuan ekonomi dan penghasilan keluarga tidak diperhatikan secara menyeluruh,” ujar Didit, Jum’at (2/10/2026).
Ia menegaskan, akurasi data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap program perlindungan dan bantuan sosial dari pemerintah.
Jika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan berpotensi justru tidak terakomodasi. Sebaliknya, ketidaktepatan pendataan juga dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Didit menilai pemerintah desa dan kelurahan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan maupun verifikasi masyarakat. Aparat di tingkat paling bawah dinilai memiliki pemahaman lebih dekat mengenai kehidupan warganya, termasuk perubahan kondisi ekonomi keluarga dari waktu ke waktu.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus dilibatkan. Mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga informasi dari lapangan dapat menjadi bahan penting untuk memastikan data yang disusun benar-benar akurat,” katanya.
Menurutnya, proses verifikasi perlu membuka ruang bagi masukan masyarakat dan aparat setempat. Dengan demikian, data yang ditetapkan tidak hanya mengacu pada dokumen administratif, tetapi juga mempertimbangkan fakta kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada angka dan klasifikasi semata. Data harus menjadi gambaran nyata tentang kondisi warga, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat secara adil.
Didit juga mengingatkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung memiliki karakteristik tersendiri. Sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan, perkebunan, pertambangan rakyat, perdagangan kecil, hingga pekerjaan informal.
Karakteristik pekerjaan tersebut membuat penghasilan sebagian warga tidak selalu tetap setiap bulan. Ada masa ketika pendapatan meningkat, tetapi pada waktu tertentu justru mengalami penurunan.
Karena itu, menurut Didit, proses pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat harus mempertimbangkan realitas sosial dan kearifan lokal yang berkembang di daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Di Bangka Belitung, ada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, petani, pedagang kecil, dan pekerja informal dengan penghasilan yang tidak selalu tetap. Kondisi seperti ini harus menjadi pertimbangan dalam proses pendataan,” ungkapnya.
Ia berharap proses penentuan desil tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui pemeriksaan yang menyeluruh dengan memperhatikan berbagai indikator kesejahteraan.
Lebih jauh, Didit menekankan bahwa pembaruan dan validasi data harus menjadi perhatian bersama. Perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu masih menggambarkan keadaan terkini.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta instansi terkait sangat diperlukan agar proses pendataan berjalan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan kita sederhana, jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat dari bantuan pemerintah. Data harus diperbaiki dan diverifikasi secara baik agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tegas Didit.
Ia berharap perhatian terhadap akurasi data desil dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga dari ketepatan penerima manfaat. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih adil, sementara pendataan yang melibatkan masyarakat akan memperkecil risiko warga membutuhkan terabaikan.
Bagi Didit, memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari perhatian pemerintah merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan kebijakan sosial yang berkeadilan di Bangka Belitung.(Iyal/NH)














