PANGKALPINANG, newsharian.com — Pemerintah kota Pangkalpinang gelar upacara peringatan hari otonomi daerah XXVII Tahun 2023, di hadiri Asisten Wali Kota pangkalpinang, Kesra Kepala OPD, ASN, PHL dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dilaksanakan di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (29/04/2023).
Ahmad Subekti sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra kota Pangkalpinang, dia mewakili Wali Kota Pangkalpinang menyampaikan dalam kegiatan ini.
” Perlu kiranya melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya Otonomi Daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun,” ujarnya.
Dengan tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.
Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya Otonomi Daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun.
“Setelah 27 tahun berlalu Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah, Namun data juga menunjukan bahwa filosofi dari tujuan Otonomi Daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan,” tutur Subekti.
Selain itu juga Subekti menuturkan Pada tahun 1995 pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 27 (Dua Puluh Tujuh) daerah tingkat II percontohan (ditetapkan 21 April 1995).
“Dari kebijakan ini juga dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga, pada tanggal 7 Februari 1996 Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah (ditetapkan 7 Februari 1996), melalui keputusan tersebut, ditetapkan bahwa tanggal 25 April merupakan Hari Otonomi Daerah,” kata Subekti.
Setelah itu juga, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkan 7 Mei 1999) yang membenahi hubungan Pusat dan Daerah, Dengan diterbitkannya undang – undang tersebut, Daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
Selain itu juga, kita apresiasi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan berbagai macam terobosan guna meningkatkan pendapatan asli Daerah, diantaranya dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pihak guna memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pembayaran pajak daerah secara langsung maupun online, dalam Peningkatan pendapatan melalui pengelolaan aset daerah juga menjadi salah satu upaya peningkatan PAD.
Subekti juga Menindak lanjuti arahan Bapak Presiden yang terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga.
Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, maka beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat berupa barang maupun uang tunai guna membantu masyarakat yang terdampak inflasi.
Pada awal tahun 2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas kemampuan dalam mengendalikan inflasi daerah secara konsisten dengan capaian angka 4,68 persen dibawah inflasi nasional yang berada pada angka 5,28 persen.
Apresiasi ini juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual.
Program peningkatan penggunaan produk dalam Negeri (P3DN) merupakan upayah pemerintah mendorong masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri saja dan perlu didorong dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional.
“Dalam momentum yang baik ini semuanya untuk dapat berdoa bersama agar Otonomi Daerah ini menjadi tujuan sebagaimana filosofi pembentukan daerah dapat terbentuk, sehingga kita mampu menjaga stabilitas harga yang tidak terjadi inflasi yang dapat memberatkan rakyat, kunci dari untuk mencapai itu semua yaitu berintegritas, profesional, kompeten dan dapat bekerja sama,” tutup Subekti.














