Manggar, Newsharian. com –– Aliansi Masyarakat Pesisir dan Nelayan (AMPN)Belitung timur (Beltim) melakukan audensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Audensi ini dalam rangka menyampaikan aspirasi penolakan Kapal isap Produksi (KIP) beroperasi di laut Beltim.
Rombongan yang dipimpin Baharan ini diterima langsung oleh ketua DPRD provinsi Bangka Belitung , Herman Suhadi di ruang kerjanya, Senin 25 September 2022 kemarin.
Dalam Audensi tersebut Koordinator AMPN Baharan didampingi Anggota AMPN Muhammad Noor Masese, Muchaedy Machwari dan Suro Mampang Siregar juga menyerahkan satu bundel Surat Penolakan Pengoperasian Kapal Isap di Belitung Timur kepada Ketua DPRD Provinsi Babel.
Saat audensi dengan perwakilan AMPN, menyebutkan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi mengucapkan, terimakasih kepada perwakilan AMPN yang telah menyampaikan aspirasinya.
“Hari ini juga saya akan sampaikan ke Gubernur, saya sampaikan juga kepada Forkopimda dan saya sampaikan ke PT Timah dan saya mohon kepada Gubernur sebagai eksekutif untuk meneruskan ini,” kata Herman Suhadi yang dikutif dari pernyataan Perwakilan AMPN.
Menurut AMPN, Ketua DPRD Babel ini juga memuji cara penyampaian aspirasi yang dilakukan AMPN sangat bagus dan smart tanpa harus ribut ribut dan mengerahkan massa.
Sementara itu, Koordinator AMPN Beltim, Baharan, aspirasi ini disampaikan karena rasa kepedulian terhadap pengelolaan potensi laut Beltim. Baharan berharap setiap investor yang ingin berusaha di Beltim khususnya wilayah perairan laut Beltim harus bisa menjelaskan dampak manfaat ekonomi dan sosial nya.
“Misalnya, untuk pertambangan laut harus jelas siapa itu pelakunya, komitmen terhadap daerah dan masyarakat terdampaknya, jangan tiba-tiba nambang aja, pengusaha harus jelas dulu, dan sampai saat ini dak jelas, makanya kami menolak ” tegas Baharan.
Hal senada juga disampaikan perwakilan AMPN lainnya, Muhammad Noor Masese. Muhammad Noor Masese dengan tegas mengatakan bahwa selama itu tidak adak kejelasan dan kepastian terhadap jaminan Kesejahteraan Masyarakat Belitung Timur umumnya dan khususnya masyarakat Nelayan Beltim, Mitra PT. Timah yang tidak jelas termasuk Tehnologi yang di gunakan, begitu juga AMDAL yang tidak jelas.
“Kami kami tetap akan menolak KIP di Beltim ” tegas Muhammad Noor Masese.
Lanjutnya lagi, mohon kepada semua pihak terkait agar aspirasi ini perlu menjadi perhatian khusus termasuk PT Timah Tbk, Bupati Belitung Timur PJ.Gubernur Babel, DPRD Babel, Kemnterian KLHK, Kementerian ESDM. (*/hn).
