Dalam Rapat Paripurna Berlangsung, BPK Serah LHP Atas LKPD Pemprov Babel

Dalam Rapat Paripurna Berlangsung, BPK Serah LHP Atas LKPD Pemprov Babel

Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPK Babel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di DPRD di Babel, Senin (1/7/2024).

Dalam kesempatan ini, Auditor Utama Keuangan Negara V, Dr. Slamet Kurniawan menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi dan Pj Gubernur Bangka Belitung, Dr. Safrizal. Yang mana turut hadir pula Kepala BPK Babel, Flora Anita memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Auditor Utama Keuangan Negara V, Dr. Slamet Kurniawan mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
telah meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2017.

“Kita (BPK-red) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang￾undangan dan kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Selain itu, BPK juga memperhatikan upaya pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan publik dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
serta integritas dari personel kunci.

“Aspek-aspek ini menjadi pertimbangan penting dalam menilai risiko dan mempengaruhi pemilihan sampel pemeriksaan,” jelasnya.

Lanjut Slamet, dengan standar pemeriksaan yang tinggi tersebut, BPK berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

“Kita berharap bahwa setiap keberhasilan dalam mencapai opini WTP harus diiringi dengan peningkatan nyata dalam layanan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page