Bangka BelitungBangka TengahBeritaDewan Perwakilan Rakyat Daerah

PAD Bangka Tengah Digenjot, DPRD Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

1332
×

PAD Bangka Tengah Digenjot, DPRD Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Sebarkan artikel ini
Spread the love

KOBA, newsharian.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, pada Senin (15/09/2025), untuk membahas dan mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Tengah ini menandai langkah penting dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah.

    Dalam rapat tersebut, seluruh tujuh fraksi DPRD Bangka Tengah secara bulat menyatakan persetujuan mereka terhadap Raperda ini, membuka jalan untuk evaluasi lebih lanjut oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

    Namun, persetujuan ini tidak datang tanpa catatan. Sejumlah poin penting disampaikan oleh berbagai fraksi sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan.

    Di antaranya adalah perlunya penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak dan retribusi, kebutuhan akan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan dana retribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Bupati Algafry Rahman menyampaikan apresiasi yang mendalam atas komitmen dan kerja keras seluruh anggota DPRD dalam membahas Raperda ini.

    Ia menekankan bahwa pembahasan Raperda telah melalui proses yang dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari berbagai pihak, terutama dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

    “Berbagai dinamika dalam proses pembahasan satu Raperda telah dilalui bersama dengan semangat demokrasi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Kami memohon maaf jika dalam proses pembahasan terdapat kekurangan maupun penyampaian yang kurang berkenan,” ujar Algafry, menunjukkan komitmennya terhadap proses yang inklusif dan transparan.

    Terkait substansi Raperda, Algafry menegaskan bahwa masukan dari DPRD akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan kebijakan ke depan.

    “Alhamdulillah, sudah disepakati bersama teman-teman dewan untuk disampaikan ke gubernur sebagai evaluasi lebih lanjut terhadap hasil kesepakatan hari ini. Saya yakin apa yang kami laksanakan nanti dipastikan tidak akan memberatkan masyarakat. Segala pertimbangan, baik dari aspek legislatif maupun eksekutif, insyaallah bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya, meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

    Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menjelaskan bahwa perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2023 dilakukan karena adanya beberapa potensi retribusi baru yang sebelumnya belum terakomodasi, serta adanya perubahan tarif pada beberapa aset daerah.

    “Tadi tujuh fraksi DPRD Bateng sudah menyetujui perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satunya karena ada potensi retribusi dari laboratorium kesehatan daerah yang harus dimasukkan dalam Perda, karena selama ini belum terakomodasi. Ada juga penyesuaian tarif sewa alat berat, serta penetapan tarif baru untuk pemanfaatan Gedung Serba Guna (GSG) dan gedung-gedung di tingkat kecamatan,” jelas Batianus, memberikan gambaran konkret tentang perubahan yang diusulkan.

    Menurut Batianus, perubahan ini bertujuan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

    “Tentu kami DPRD sangat berharap perubahan Perda ini tidak memberatkan masyarakat. Justru sebaliknya, melalui Perda ini pelayanan publik bisa menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya, menegaskan komitmen DPRD untuk meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi PAD.

    Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Tengah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menandai langkah formal dalam proses legislasi ini.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *