Bangka BelitungBeritaDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWS

Jeritan Timah Babel: DPRD Desak Tata Kelola Berpihak pada Rakyat

1199
×

Jeritan Timah Babel: DPRD Desak Tata Kelola Berpihak pada Rakyat

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Aroma pengabdian dan harapan membumbung tinggi di ruang rapat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (15/9/2025). Di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, sebuah rapat paripurna digelar.

Bukan sekadar rapat biasa, melainkan puncak dari kerja keras Panitia Khusus (Pansus) yang mengupas tuntas tata kelola dan tata niaga timah di Bumi Serumpun Sebalai.

    “Pansus ini dibentuk bagian dari kerja DPRD Babel sebagai pengabdian kepada masyarakat,” ujar Eddy Iskandar dengan nada mantap.

    Kalimat itu seolah menjadi mantra yang menyihir seluruh peserta rapat untuk fokus pada satu tujuan: kesejahteraan masyarakat Babel.

    Pansus yang dibentuk sejak 17 Maret 2025 ini lahir dari kegelisahan masyarakat dan aspirasi berbagai fraksi di DPRD Babel. Mereka melihat ada yang salah dalam pengelolaan timah, sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkat, justru menjadi sumber masalah.

    Lima rekomendasi utama disodorkan: kelembagaan yang kuat, tata niaga yang adil, fiskal dan pendapatan asli daerah yang optimal, lingkungan dan reklamasi yang berkelanjutan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.

    Rekomendasi ini bukan sekadar angka dan huruf di atas kertas, melainkan harapan baru bagi penambang kecil dan masa depan Babel yang lebih baik.

    Eddy Iskandar dengan tegas menyatakan bahwa pentingnya tata  yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam melegalkan penambang kecil agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

    “Kita inginkan kedepan tata kelola ini harus berpihak kepada masyarakat bagaimana penambang-penambang kecil ini dibantu di dorong legalisasinya, sehingga mereka juga bisa bekerja dengan nyaman dan aman,” kata Eddy Iskandar.

    Namun, harapan itu tidak datang tanpa tantangan. Kebocoran, pencurian, dan penyelundupan timah menjadi momok yang harus diberantas.

    “Sebelumnya kita telah mengadakan pertemuan dengan pihak PT Timah kalau misalnya ada 80 persen kebocoran, maka kita minta 80 persen ini harus masuk,” ungkap Eddy.

    Lebih jauh, politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya menjaga agar hasil sumber daya alam ini memberikan manfaat maksimal bagi negara.

    Harga timah harus beriringan dengan tata kelola yang baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

    Rekomendasi Pansus ini akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, perusahaan penambang timah, serta instansi kementerian dan lembaga terkait.

    Masyarakat Babel menanti dengan cemas, berharap jeritan mereka didengar dan timah benar-benar menjadi berkat, bukan lagi kutukan.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *