TEMPILANG, newsharian.com — Laut di Pantai Pasir Kuning sore itu tampak tenang. Namun di balik permukaannya, tersimpan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bagi nelayan Desa Benteng Kota dan Desa Air Lintang, yang runtuh bukan hanya ekosistem, tetapi juga kepercayaan terhadap aturan yang selama ini mereka jaga bersama.
Dugaan masuknya speedboat tambang ke kawasan yang telah disepakati sebagai zona steril menjadi titik balik keresahan itu. Kawasan yang selama ini dijaga sebagai ruang wisata dan penyangga kehidupan nelayan, kini dipertanyakan maknanya.
“Kalau benar speedboat itu masuk, berarti kesepakatan ini hanya berlaku untuk yang lemah,” ujar Ali (56), nelayan setempat, dengan nada tenang namun tajam, Minggu (3/5/2026).
Pantai Pasir Kuning bukan sekadar hamparan pesisir. Ia adalah ruang bertahan terakhir di tengah laut yang semakin padat oleh aktivitas tambang.
Di sana, nelayan menggantungkan harapan, bukan hanya pada hasil tangkapan, tetapi pada keberlangsungan hidup.
Kesepakatan zona steril yang lahir dari kesadaran kolektif selama ini menjadi pagar tak kasat mata. Namun kini, pagar itu terasa rapuh.
Laporan warga menyebutkan, sebuah speedboat terlihat beroperasi di wilayah terlarang. Kehadirannya tidak tersembunyi, justru seolah menjadi sesuatu yang biasa.
Di situlah keresahan bermula.
“Ini bukan soal satu speedboat. Ini soal keberanian untuk melanggar tanpa takut,” kata Ali.
Dalam logika hukum, pelanggaran semestinya diikuti penindakan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya pelanggaran hadir di ruang terbuka tanpa respons yang jelas.
Pertanyaan pun mengemuka: siapa sebenarnya yang mengendalikan ruang laut?
Selama ini, nelayan mengambil peran menjaga keseimbangan di tengah minimnya pengawasan. Mereka membuat batas, menetapkan larangan, dan menjaga ruang hidup secara mandiri.
Namun ketika batas itu dilanggar, posisi mereka kembali lemah.
“Kami diminta patuh pada aturan. Tapi ketika aturan dilanggar oleh yang lebih kuat, kenapa tidak ada yang bertindak?” ujarnya.
Kritik ini mengarah pada ketimpangan yang dirasakan. Aturan tampak tegas bagi yang kecil, namun lentur bagi yang memiliki kuasa.
Keberadaan panitia tambang laut pun ikut dipertanyakan. Secara formal, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi. Namun di lapangan, fungsinya dinilai belum terasa.
“Kalau pelanggaran ini terjadi dan tidak ada tindakan, maka panitia hanya menjadi nama. Bukan penjaga. Bukan pengawas. Hanya penonton,” tegas Ali.
Bagi nelayan, yang paling mengkhawatirkan bukanlah satu pelanggaran, melainkan kebiasaan membiarkannya.
“Kalau hari ini speedboat bisa masuk, besok ponton akan ikut dan ketika itu terjadi, semua batas akan hilang,” katanya.
Proses ini berjalan perlahan dari satu pelanggaran menjadi banyak, hingga akhirnya dianggap normal. Di titik itu, kesepakatan hanya tinggal dokumen tanpa makna.
Di tepi pantai, Ali memandang laut yang dulu ia kenal.
“Yang hilang itu bukan cuma ikan. Yang hilang itu rasa bahwa laut ini masih punya aturan,” ucapnya lirih.
Ia menegaskan, nelayan tidak menolak keberadaan tambang, tetapi menuntut batas yang jelas.
“Kami ini tidak menolak tambang. Tapi kami tidak bisa menerima kalau semua berjalan tanpa batas,” tambahnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan aktivitas tersebut. Namun bagi nelayan, diamnya respons telah menjadi jawaban tersendiri.
Bahwa persoalan bukan lagi sekadar pelanggaran.
Melainkan hilangnya kepedulian.
“Kalau kesepakatan saja tidak dihormati, lalu keadilan itu sebenarnya ada di mana?” tanya Ali.
Pertanyaan itu menggantung di atas laut Tempilang laut yang kini bukan hanya diperebutkan, tetapi juga perlahan kehilangan makna sebagai ruang hidup yang adil.(Belva/NH)
Berita Lainnya
Kecelakaan di Makassar Picu Amarah Warga, Penanganan Lambat Disorot!
HUT ke-27 IKT: Dari Tumpeng ke Digital, Kartu e-Money Resmi Diluncurkan!
Ribuan Warga Tumpah Ruah! Jalan Sehat HUT Sungailiat Makin Heboh dengan Hadiah Motor Listrik
26 Tahun Cetak Generasi Unggul, Pemali Boarding School Jadi Andalan PT TIMAH














