MENTOK, newsharian.com — Laut di Pantai Batu Rakit tampak tenang, Minggu (3/4/2026). Riak kecil menyapu bibir pantai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi para nelayan, ketenangan itu hanyalah wajah luar dari luka panjang yang terus menganga di bawah permukaan.
Di tepi pantai, sebuah spanduk putih terbentang. Tulisan tegas melarang aktivitas tambang ilegal di perairan Tembelok, Keranggan, hingga Teluk Inggris, disertai batas waktu penertiban 1×24 jam. Negara, setidaknya kali ini, tampak hadir.
Namun bagi nelayan, laut sudah lebih dulu “berteriak” jauh sebelum spanduk itu dipasang.
Penertiban yang dilakukan aparat kepolisian disambut baik oleh warga. Tapi apresiasi itu tidak sepenuhnya menghadirkan rasa lega. Ada pertanyaan yang masih menggantung—mengapa tindakan tegas selalu datang setelah kerusakan terjadi?
Syarifuddin (60), nelayan setempat, menyuarakan dukungan sekaligus kegelisahannya.
“Kami mendukung penertiban ini. Karena dampaknya langsung ke kami. Kalau laut aman, kami bisa hidup. Tapi kalau laut dirusak, kami yang pertama jatuh,” ujarnya.
Bagi Syarifuddin, kerusakan laut bukan cerita baru. Ia adalah pengalaman yang berulang, perlahan menggerus harapan.
“Kami ini bukan baru sekarang kehilangan. Sudah lama. Air keruh, ikan menjauh, hasil tangkap turun. Tapi sering kali kami hanya disuruh sabar,” katanya.
Di balik kata “sabar”, tersimpan realitas yang tak ringan: biaya melaut yang terus meningkat, jarak tangkap yang semakin jauh, dan perahu yang kerap pulang tanpa hasil.
Aktivitas tambang ilegal di pesisir Bangka Barat telah lama menjadi bayang-bayang. Ia muncul, hilang, lalu kembali dengan pola yang sama—merusak diam-diam, berhenti sementara, lalu terulang lagi.
Padahal, secara hukum, praktik tersebut jelas dilarang. Undang-undang telah mengatur larangan perusakan ekosistem pesisir serta sanksi pidana bagi pelakunya. Namun di lapangan, hukum kerap terasa seperti pagar tanpa penjaga.
“Kalau aturan sudah jelas, pertanyaannya kenapa baru sekarang ditindak?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Bagi nelayan kecil, persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah soal ruang hidup.
“Kami ini pakai perahu kecil. Ketika tambang masuk, kami seperti dipaksa minggir dari laut sendiri,” kata Syarifuddin.
Perubahan paling nyata, menurutnya, terlihat dari kondisi air.
“Air jadi keruh. Ikan hilang. Kami melaut lebih jauh, tapi belum tentu dapat hasil. Itu kenyataan yang kami hadapi,” ujarnya.
Sejumlah kajian memang menyebutkan bahwa aktivitas tambang laut meningkatkan sedimentasi dan merusak habitat dasar laut. Namun bagi nelayan Batu Rakit, bukti ilmiah bukan lagi hal yang mereka tunggu.
“Kami merasakan sendiri. Itu sudah cukup,” kata Syarifuddin.
Di tengah kampung pesisir, spanduk larangan berdiri kontras di depan rumah-rumah sederhana. Sebuah simbol kehadiran negara yang datang setelah warga lama bertahan dalam keterbatasan.
“Kami tidak minta banyak. Kami cuma minta laut kami tidak dirusak,” ujarnya.
“Jangan sampai kami terus diminta bertahan, tapi yang merusak dibiarkan,” tambahnya.
Dukungan terhadap penertiban pun disertai harapan sekaligus keraguan.
“Kami apresiasi. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau besok tambang ilegal masuk lagi, berarti tidak ada perubahan,” kata Syarifuddin.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan nelayan bukan sekadar simbol.
“Kami tidak butuh spanduk. Kami butuh laut yang benar-benar dijaga,” ujarnya.
Bagi warga Batu Rakit, laut bukan sekadar bentang alam. Ia adalah sumber kehidupan hari ini, sekaligus harapan masa depan.
“Kami ingin anak cucu kami masih bisa melihat ikan, bukan hanya cerita tentang ikan,” ucap Syarifuddin. (Belva/NH)
Hardiknas di Bangka Barat: Bupati Markus Tegaskan Pendidikan Bukan Sekadar Nilai
Meriah! Porseni Bhayangkara 2026 di Babel Perkuat Soliditas Polri dan Pemerintah
Seru dan Stylish! NGASAB Honda Babel Satukan Komunitas dalam Riding Berkelas
Jemput Inovasi! SDN 4 Lubuk Besar Belajar Langsung Demi Kemajuan Sekolah
Dari Jual Gas Jadi Toko Serba Ada, UMKM Bangka Ini Melesat Berkat Dukungan PT Timah














