PANGKALPINANG, newsharian.com – Masa depan ruang laut Bangka Belitung kembali menjadi perhatian. Di tengah beragam kepentingan ekonomi yang berkembang di kawasan pesisir, mulai dari perikanan, pariwisata, transportasi hingga pertambangan, kepastian pemanfaatan ruang laut menjadi persoalan penting yang tidak bisa diabaikan.
Di satu sisi, laut menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan. Di sisi lain, kawasan yang sama juga memiliki potensi ekonomi yang menarik berbagai aktivitas usaha. Ketika kepentingan tersebut bertemu tanpa penataan yang jelas, potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut pun menjadi tantangan tersendiri.
Persoalan inilah yang mulai mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Pembahasan perubahan regulasi tersebut secara resmi dimulai melalui rapat paripurna di Gedung Utama DPRD Babel, Kamis (1/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar bersama Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, serta dihadiri Gubernur Babel Hidayat Arsani, jajaran anggota DPRD, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi aturan zonasi laut agar lebih sesuai dengan perkembangan kondisi wilayah pesisir serta kebutuhan masyarakat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Ferry, menegaskan bahwa perubahan Perda RZWP3K bukan dimaksudkan untuk menghapus aturan yang telah berlaku. Sebaliknya, revisi dilakukan untuk menyempurnakan sejumlah ketentuan yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika di lapangan.
“Revisi yang kami usulkan hari ini bukan dimaksudkan untuk menghapus atau meniadakan Perda Nomor 3 Tahun 2020, melainkan melakukan penyesuaian, penyempurnaan, dan penataan kembali terhadap pasal-pasal yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegas Ferry.
Menurutnya, wilayah laut Bangka Belitung memiliki karakteristik pemanfaatan yang beragam. Selain menjadi ruang aktivitas perikanan tangkap dan budidaya, kawasan pesisir juga dimanfaatkan untuk transportasi laut, pariwisata hingga pertambangan.
Beragamnya kepentingan tersebut membutuhkan pengaturan yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kawasan laut Bangka Belitung dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, transportasi, pariwisata, hingga pertambangan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam pembahasan perubahan zonasi laut adalah aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan kawasan perairan Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
Wilayah ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Selain Batu Beriga, dinamika pemanfaatan perairan Lubuk Besar juga turut dikaitkan dengan isu potensi tumpang tindih alokasi ruang laut.
Ferry menegaskan, penataan ruang laut harus mampu melindungi kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sumber daya pesisir.
“Penataan ini harus mampu melindungi ruang hidup dan penghidupan nelayan serta masyarakat pesisir, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis,” jelasnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi zonasi laut bukan sekadar urusan administratif atau penyusunan pasal demi pasal. Lebih dari itu, aturan yang disusun akan menentukan bagaimana ruang laut dimanfaatkan, siapa saja yang dapat beraktivitas, serta bagaimana kepentingan masyarakat pesisir tetap terlindungi.
Karena itu, DPRD Babel melalui Panitia Khusus (Pansus) akan menghimpun berbagai masukan sebelum menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020.
Ferry kembali menekankan bahwa revisi diarahkan pada penyempurnaan ketentuan yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
“Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 ini bukan untuk menghapus aturan yang sudah ada. Melainkan perubahan diarahkan untuk melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan penataan kembali sejumlah pasal yang dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Agar perubahan aturan tidak hanya menjadi produk kebijakan di atas kertas, DPRD Babel mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembahasannya.
Akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha, hingga masyarakat nelayan diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Keterlibatan para pemangku kepentingan dinilai penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi teknis, hukum, tata ruang maupun perlindungan lingkungan.
“Kami berharap penyusunan Ranperda berbasis data teknis, kajian spasial, kajian hukum, dan analisis lingkungan yang akuntabel dengan melibatkan akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha, hingga nelayan,” harap Ferry.
Melalui proses tersebut, pembahasan perubahan Perda RZWP3K diharapkan tidak hanya menjawab persoalan yang muncul saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada masa mendatang.
Bagi Bangka Belitung, laut bukan sekadar wilayah geografis yang menyimpan potensi ekonomi. Laut juga menjadi ruang kehidupan masyarakat, tempat nelayan mencari nafkah, serta bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya.
Karena itu, keseimbangan antara kepentingan investasi, aktivitas ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan regulasi.
Ferry berharap perubahan Perda RZWP3K nantinya mampu melahirkan tata kelola ruang laut yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum dalam jangka panjang.
“Ranperda ini diharapkan melahirkan tata kelola ruang laut yang adil, transparan, dan memberi kepastian hukum jangka panjang,” tutupnya.
Kini, proses pembahasan perubahan regulasi tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan ruang laut dikelola secara bijak. Sebab, pembangunan kawasan pesisir seharusnya tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan lingkungan dan melindungi kehidupan masyarakat yang telah lama bergantung pada laut.(IC/NH)














