Berita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHANPemerintahan Daerah

Inflasi Pangkalpinang September 2026 Dirilis, Pemkot Tegaskan Kebijakan Harus Berbasis Data

2280
×

Inflasi Pangkalpinang September 2026 Dirilis, Pemkot Tegaskan Kebijakan Harus Berbasis Data

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, NEWSHARIAN.COM — Data dan statistik kembali menjadi sorotan dalam Rilis dan Press Conference Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Pangkalpinang Bulan September 2026, yang berlangsung di Kantor BPS Kota Pangkalpinang, Kamis (1/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan dan menentukan arah pembangunan.

    Wali Kota Pangkalpinang yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, menyampaikan bahwa statistik tidak sekadar menyajikan angka, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

    Menurut Juhaini, keberadaan data yang akurat, objektif dan terpercaya memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah.

    “Data dan statistik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Data yang akurat, objektif, dan terpercaya menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas, serta mengevaluasi hasil pembangunan,” jelas Juhai.

    Ia menilai Rilis Berita Resmi Statistik menjadi momentum penting karena informasi yang disampaikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga menggambarkan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Kota Pangkalpinang.

    “Melalui Rilis Berita Resmi Statistik hari ini, kita tidak hanya menerima sejumlah angka, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Kota Pangkalpinang. Informasi tersebut sangat penting untuk membantu kita memahami permasalahan, melihat peluang, dan menentukan langkah pembangunan ke depan,” katanya.

    Tak hanya itu, Juhaini juga katakan, bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

    “Bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Kita ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” kata Juhai.

    Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat budaya kerja yang berbasis data.

    “Karena itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya kerja berbasis data. Demikian pula, sinergi antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Badan Pusat Statistik harus terus ditingkatkan agar ketersediaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan semakin optimal,” ajaknya.

    Dalam kesempatan tersebut, Juhaini juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pangkalpinang yang selama ini konsisten menyediakan data statistik sebagai rujukan berbagai pihak.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang atas konsistensinya menyediakan data statistik yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak,” sampai Juhai

    Ia berharap data yang disampaikan melalui BRS dapat dimanfaatkan secara luas, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai elemen masyarakat.

    “Saya berharap data yang disampaikan hari ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha, akademisi, peneliti, media, dan masyarakat,” harapnya.

    Menurutnya, penggunaan data secara tepat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Mari kita jadikan data sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan pada akhirnya menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkalpinang,” tutup Juhai.

    Rilis BRS perkembangan IHK dan inflasi September 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi statistik sekaligus mendorong pemanfaatan data sebagai instrumen dalam membaca dinamika ekonomi daerah.

    Bagi pemerintah daerah, data inflasi dan perkembangan harga menjadi salah satu bahan penting untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat serta menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.(IC/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *