MAKASSAR, newsharian.com — Keluhan soal air bersih di Kota Makassar kini tak lagi sekadar percakapan warga di lorong-lorong permukiman. Krisis distribusi air yang terus berulang mulai berubah menjadi gelombang protes terbuka yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan daerah.
Dewan Pengurus Pusat LSM GEMPAK-HAM secara resmi menyerukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada Jumat, 22 Mei 2026, di Kantor Balaikota Makassar dan Kantor PDAM Makassar.
Aksi itu diperkirakan diikuti lebih dari 200 massa yang akan membawa sederet tuntutan keras terkait buruknya pelayanan air bersih di Kota Daeng.
Dalam seruan aksi yang beredar luas di media sosial, GEMPAK-HAM menilai persoalan distribusi air telah menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat. Warga disebut harus menghadapi kondisi air tidak mengalir selama berhari-hari, sementara tagihan PDAM tetap berjalan normal.
Situasi itu dinilai memicu kemarahan publik karena kebutuhan paling mendasar masyarakat justru tidak terpenuhi secara maksimal.
“Aneh, masyarakat menjerit karena air tidak mengalir, tapi tagihan tetap datang. Ini bentuk pelayanan yang sangat menyakitkan rakyat,” tulis salah satu poin kritik dalam seruan aksi tersebut.
LSM GEMPAK-HAM mendesak Pemerintah Kota Makassar segera melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PDAM yang dianggap gagal menghadirkan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Mereka juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan warga di sejumlah wilayah.
Bagi sebagian masyarakat, persoalan air bukan lagi sekadar gangguan teknis. Air bersih telah menjadi kebutuhan vital yang menentukan aktivitas rumah tangga, kesehatan hingga keberlangsungan ekonomi warga sehari-hari.
Di tengah kondisi itu, masyarakat juga meminta adanya kompensasi atau pengurangan tagihan bagi pelanggan yang terdampak krisis distribusi air.
Menurut mereka, warga tidak seharusnya dibebani pembayaran penuh atas layanan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Tidak berhenti sampai di situ, dalam tuntutan paling keras, massa aksi bahkan menantang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk mundur apabila dianggap tidak mampu menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan air bersih yang terus berulang.
Seruan tersebut menjadi gambaran meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah dalam menangani pelayanan dasar masyarakat.
“Jangan tunggu rakyat makin marah. Air adalah kebutuhan utama, bukan janji politik,” tegas pernyataan penutup dalam selebaran aksi.
Aksi ini diprediksi menjadi perhatian publik karena menyangkut persoalan yang langsung dirasakan masyarakat luas. Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup perkotaan, akses terhadap air bersih menjadi ukuran penting kualitas pelayanan pemerintah kepada warganya.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dan PDAM untuk meredam keresahan yang terus meluas sebelum gelombang protes berkembang menjadi krisis kepercayaan publik yang lebih besar.(Bara_makassar/NH)
Berita Lainnya
Ojol Babel Adu Skill di Polda, Honda Gaungkan Pesan Selamat Sampai Tujuan
BEI Gandeng Garuda hingga AirAsia, Awak Pesawat Kini Didorong Jadi Investor Saham
PT TIMAH Tanam 5.000 Mangrove di Belitung Timur, Warga Sebut Abrasi Pantai Kian Mengkhawatirkan
Dari Kulat Pelawan hingga Muruk Jereme, Desa Namang Bangun Nama Lewat Warisan Leluhur
25 Tahun Cetak Generasi Hebat, Program Beasiswa PT TIMAH Tembus 958 Alumni














