Bangka Tengah Hari iniBeritaBerita Bangka TengahBerita Hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPEMERINTAHAN

Algafry Rahman Didesak Rapikan APBD, Belanja Pegawai Tembus 48 Persen

1872
×

Algafry Rahman Didesak Rapikan APBD, Belanja Pegawai Tembus 48 Persen

Sebarkan artikel ini
Spread the love

KOBA, newsharian.com — Di balik capaian pendapatan daerah Bangka Tengah yang nyaris menyentuh target sempurna, DPRD justru mengingatkan satu persoalan yang dinilai lebih mendesak: terlalu besarnya porsi anggaran untuk belanja pegawai.

Dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (30/4/2026), legislatif memberikan sejumlah catatan tajam namun konstruktif terhadap arah pengelolaan keuangan daerah.

    Pendapatan daerah memang tercatat cukup positif dengan realisasi mencapai 98,26 persen atau sekitar Rp884,17 miliar. Namun DPRD menilai, keberhasilan angka pendapatan tidak akan berarti besar jika ruang fiskal pembangunan justru habis terserap untuk belanja aparatur.

    Sorotan utama tertuju pada rasio belanja pegawai yang saat ini mencapai 48 persen dari total APBD.

    DPRD meminta pemerintah daerah mulai melakukan langkah serius agar angka tersebut dapat ditekan hingga maksimal 30 persen pada tahun 2027, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Catatan DPRD tidak berhenti pada persoalan fiskal. Sejumlah sektor pelayanan dasar juga ikut menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan RSUD, percepatan perbaikan jalan, hingga penyediaan jaringan internet di wilayah blank spot.

    Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengaku menerima seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.

    “Kami sangat menghargai poin-poin yang disampaikan oleh DPRD. Hari Senin mendatang, saya akan memimpin langsung rapat evaluasi bersama seluruh kepala OPD dan camat. Kami akan memetakan mana rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dan mana yang membutuhkan penanganan bertahap,” tegas Algafry.

    Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Pemkab Bangka Tengah mulai menyadari pentingnya efisiensi dan efektivitas anggaran di tengah tekanan kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.

    Salah satu yang ikut disorot DPRD adalah efektivitas anggaran publikasi pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Algafry menegaskan pihaknya terbuka terhadap evaluasi, termasuk kemungkinan penyesuaian skala dan volume anggaran publikasi.

    “Prinsipnya, kami sangat terbuka terhadap masukan mengenai efisiensi anggaran. Terkait publikasi, ini merupakan bagian dari upaya keterbukaan informasi publik dan kemitraan media. Namun, kami akan meninjau kembali volume dan skalanya agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi yang disarankan oleh rekan-rekan di legislatif,” ujarnya.

    Selain evaluasi internal, pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah agenda prioritas yang akan menjadi fokus ke depan. Mulai dari penyelesaian legalitas aset daerah yang bersinggungan dengan wilayah pertambangan, pengajuan anggaran Rp120 miliar ke Kementerian PUPR untuk perbaikan jalan strategis Tanjung Pura–Sungaiselan, hingga penguatan perlindungan perempuan dan anak.

    Rapat paripurna tersebut pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: pembangunan daerah bukan hanya soal mengejar tingginya pendapatan, tetapi bagaimana anggaran benar-benar mampu menghadirkan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

    Di tengah tantangan fiskal daerah, Bangka Tengah kini menghadapi pekerjaan besar: menata ulang prioritas agar APBD tidak sekadar habis untuk birokrasi, tetapi benar-benar bergerak untuk pembangunan.(Iyal/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *