PANGKALPINANG, newsharian.com — Lima persoalan pertambangan timah menjadi sorotan Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Bangka Belitung saat menyampaikan aspirasi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (10/9/2026).
Aksi tersebut menjadi ruang bagi Almaster untuk menyuarakan keresahan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap dinamika pengelolaan pertambangan timah yang berkembang di Bangka Belitung.
Ada lima aspirasi utama yang dibawa dalam aksi tersebut. Pertama, persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah, yang dinilai bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.
Kedua, Almaster meminta evaluasi terhadap tugas dan kewenangan Satlap Tri Cakti dan Satgas PKH.
Ketiga, mereka mendorong transparansi PT TIMAH Tbk mengenai mitra tambang serta mempertanyakan penyebab rendahnya harga beli pasir timah masyarakat.
Keempat, Almaster meminta agar narasi penyelundupan timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka tidak digeneralisasi, mengingat kedua wilayah tersebut masih berada dalam satu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kelima, Almaster turut menyuarakan kepastian hukum terhadap RUU Perampasan Aset.
Ketua Almaster, Muhamad Zen, menegaskan aksi tersebut bukan ditujukan untuk menyerang, mendiskreditkan ataupun merugikan PT TIMAH.
Menurutnya, aksi merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus kontrol sosial agar berbagai persoalan di lapangan dapat dievaluasi dan dicarikan solusi.
“Almaster tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT TIMAH. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan,” ujar Muhamad Zen.
Ia menilai PT TIMAH memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan timah nasional. Keberadaan perusahaan juga dinilai memiliki kontribusi terhadap negara sekaligus perekonomian Bangka Belitung.
Karena itu, Almaster justru berharap PT TIMAH terus memperkuat kinerja dan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga kontribusi kepada negara dan daerah semakin besar.
Dampaknya, kata Zen, diharapkan dapat ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
Di tengah berbagai persoalan pertambangan yang muncul, Almaster juga menegaskan bahwa pihaknya tidak berada dalam posisi anti-pertambangan.
Pertambangan timah, menurut mereka, telah menjadi bagian penting dari sejarah sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
“Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Zen menilai kritik terhadap perusahaan tidak semestinya langsung dipandang sebagai upaya untuk melemahkan PT TIMAH.
Sebaliknya, fungsi kontrol sosial diperlukan agar evaluasi dan perbaikan dapat terus dilakukan. Dengan begitu, keberadaan perusahaan diharapkan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Almaster juga meminta agar program CSR dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami juga berharap program CSR dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terus ditingkatkan agar semakin tepat sasaran, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah operasional maupun masyarakat Bangka Belitung secara lebih luas,” tegasnya.
Zen menegaskan keinginan Almaster bukan untuk melihat PT TIMAH melemah. Justru sebaliknya, mereka berharap perusahaan semakin maju dengan kinerja dan pendapatan yang meningkat.
“Kami ingin PT TIMAH maju, pendapatannya meningkat, kontribusinya kepada negara semakin besar, dan manfaat keberadaan perusahaan semakin dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Selain menyampaikan tuntutan, Almaster menyatakan tetap membuka pintu komunikasi dengan PT TIMAH maupun pemerintah.
Bagi Almaster, masyarakat, perusahaan dan pemerintah tidak harus selalu berada dalam posisi berseberangan. Perbedaan pandangan justru dapat menjadi bahan evaluasi jika dibicarakan secara terbuka, berdasarkan data dan aturan yang berlaku.
“Almaster sangat terbuka terhadap komunikasi dan dialog yang konstruktif dengan PT Timah maupun pemerintah. Perbedaan pandangan dapat menjadi bahan evaluasi apabila dibicarakan secara terbuka dan berdasarkan data serta aturan yang berlaku,” katanya.
Ia bahkan menyatakan kesiapan Almaster untuk menjadi bagian dari proses dialog tersebut.
Menurut Zen, kritik tetap diperlukan sebagai fungsi kontrol sosial. Namun, kritik idealnya tidak berhenti pada penyampaian persoalan, melainkan juga disertai solusi dan komunikasi yang sehat.
“Kami siap menjadi bagian dari proses dialog tersebut. Kritik tetap diperlukan sebagai fungsi kontrol, tetapi kritik juga harus diikuti dengan solusi dan komunikasi yang sehat,” katanya.
Lebih jauh, Zen menjelaskan aksi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mendorong kepastian hukum serta tata kelola pertambangan yang lebih jelas, adil, transparan dan berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah kepentingan harus dapat berjalan secara beriringan, mulai dari kepentingan negara, keberlangsungan PT TIMAH, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat penambang sesuai aturan, hingga kelestarian lingkungan.
Karena itu, Almaster ingin menempatkan dirinya sebagai bagian dari pengawasan sekaligus mitra kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola pertambangan.
“Posisi Almaster jelas: bukan anti-PT TIMAH dan bukan anti-pertambangan. Almaster menempatkan diri sebagai pengawas, kontrol sosial sekaligus pihak yang mendukung PT TIMAH melalui kritik dan masukan konstruktif,” ujarnya. (NH)














