GOWA, newsharian.com – Dunia aktivisme dan perjuangan kebenaran di Kabupaten Gowa diguncang oleh sebuah insiden yang mencoreng nama baik gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sya’ban Sartono, S.H., C.L.A., seorang pengacara sekaligus aktivis demonstran di masa lalu, secara tegas meminta Polres Gowa untuk menindak oknum LSM yang diduga melakukan pemerasan.
Permintaan ini disuarakan Sya’ban dalam jumpa pers yang digelar di halaman Polres Gowa pada Kamis, 4 Desember 2025.
Dalam keterangannya, Sya’ban mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pemerasan oleh Ketua LSM FAAM Sulsel, Rahmayadi alias Randi, beserta dua oknum LSM lainnya.
Kejadian tersebut berlangsung di sebuah kafe di bilangan Jl. Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa, bulan lalu.
Modus yang digunakan cukup terang-terangan: ia dimintai sejumlah uang agar kelompok LSM tersebut membatalkan rencana demonstrasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
“Saya dimintai uang 5 juta dengan modus agar mereka membatalkan rencana aksi demonstrasinya,” terang Sya’ban, yang kini beralih profesi sebagai pengacara.
Ia menyayangkan sikap oknum tersebut, terlebih karena ia merasa mengenal dekat Randi dan telah meminta agar aksi demonstrasi tersebut tidak dilakukan mengingat masalah yang hendak diangkat sangat bersifat pribadi dan tidak layak dipublikasikan.
Namun, permohonannya tidak dihiraukan, malah berujung pada permintaan sejumlah uang.
Sya’ban merasa diperlakukan tidak adil, bahkan menyebut dirinya sebagai “ATM berjalan” bagi oknum-oknum tersebut.
“Sayangnya Oknum itu tidak mengerti dengan penjelasan saya bahwa hal ini sangat bersifat privat. Saya malah dijadikan target dan ATM berjalan,” ungkap Sya’ban dengan nada kecewa.
Ia juga menduga kuat bahwa isu pribadi yang ia miliki telah “dijual” oleh oknum LSM tersebut kepada beberapa pihak lain demi mendapatkan keuntungan materi.
“Saya yakin isu ini dijual untuk tujuan materi, karena ada upaya dan komunikasi mereka ke arah itu,” tegasnya.
Sya’ban Sartono berharap Polres Gowa segera menertibkan oknum LSM dan aktivis yang meresahkan semacam ini.
Menurutnya, jika tidak ada tindakan tegas, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi gerakan aktivis dan LSM yang seharusnya menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan di masa depan.
Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap praktik-praktik oknum yang memanfaatkan nama LSM untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan publik terhadap peran mulia lembaga swadaya masyarakat.(NH)














