JAKARTA, newsharian.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait ini, bertujuan untuk memperkuat program prioritas pemerintah tahun 2025 melalui percepatan akses keuangan yang merata di seluruh daerah.
Rakornas yang merupakan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menekankan betapa krusialnya peran TPAKD dalam mendorong inklusi keuangan.
“TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD,” ungkap Menko Airlangga, menegaskan bahwa inklusi keuangan bukan hanya sekadar program, tetapi juga fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa inklusi keuangan juga menjadi perhatian utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia juga menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo atas capaian-capaian yang telah diraih melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang dinilai sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, sejalan dengan pandangan Menko Airlangga, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program-program pemerintah pusat.
Menurutnya, dengan adanya TPAKD, akses untuk agenda prioritas Presiden dapat semakin terbuka lebar.
“Beberapa program Presiden seperti program makan bergizi gratis (MBG), koperasi Merah Putih, selain memperkuat SDM juga dapat memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya, menekankan bahwa program-program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030, yang akan menjadi panduan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan.
Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan adanya roadmap ini, diharapkan TPAKD dapat bekerja lebih efektif dan terukur dalam mencapai tujuannya.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2025 juga dilakukan penyerahan TPAKD Award 2025.
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi TPAKD di seluruh daerah untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Dengan adanya Rakornas TPAKD ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata di seluruh Indonesia.
Akses keuangan yang mudah dan terjangkau akan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.(NH)














