BANGKA BARAT, Newsharian.com — Di tengah aktivitas nelayan yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk melaut, penyaluran solar bersubsidi menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Bukan sekadar soal bahan bakar, tetapi menyangkut keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari laut.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Mentok Bangka Barat, Bambang Priyanto, saat mendatangi SPBN Nelayan Limbung, Kampung Tanjung, pada 23 September 2026.
Kedatangannya bukan untuk sekadar melihat aktivitas di SPBN. Bambang melakukan pengecekan sekaligus audiensi dengan pihak pengelola untuk memperoleh gambaran langsung mengenai mekanisme penyaluran solar bersubsidi kepada nelayan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan subsidi tersebut benar-benar tersalurkan kepada nelayan yang memiliki barcode nelayan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di lokasi, komunikasi berlangsung antara pihak DPC LIN Bangka Barat dan pengelola SPBN. Dari penjelasan pengelola, penyaluran solar bersubsidi kepada nelayan disebut telah dilakukan secara merata.
Pihak pengelola juga menyampaikan bahwa tidak terdapat sisa kuota solar bersubsidi yang tidak tersalurkan kepada nelayan.
Informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari catatan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan DPC LIN Bangka Barat.
Bagi LIN, pengecekan langsung menjadi penting karena persoalan subsidi tidak hanya berbicara tentang angka kuota, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
“Kami melakukan pengecekan dan audiensi secara langsung agar mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyaluran solar bersubsidi kepada nelayan,” ujar Bambang Priyanto.
Menurutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pengelola SPBN, pembagian solar bersubsidi dilakukan kepada nelayan yang memiliki barcode.
“Dari keterangan pihak pengelola, pembagian dilakukan secara merata kepada nelayan yang memiliki barcode dan tidak terdapat sisa kuota,” katanya.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara lembaga masyarakat dengan pengelola SPBN. Audiensi dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai proses penyaluran BBM bersubsidi, sekaligus melihat kondisi pelaksanaannya di lapangan.
Bambang mengatakan, fungsi kontrol sosial perlu dilakukan dengan turun langsung ke lapangan agar informasi yang diperoleh tidak hanya berdasarkan cerita atau laporan dari pihak tertentu.
Dengan melihat dan berkomunikasi langsung, lembaga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan penyaluran subsidi.
Bagi masyarakat nelayan, keberadaan BBM bersubsidi memiliki arti penting. Solar menjadi salah satu kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas melaut, sehingga ketepatan sasaran dalam distribusinya menjadi bagian penting dari keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, komunikasi antara pengelola SPBN, nelayan dan lembaga masyarakat dinilai perlu terus dibangun.
Pengecekan DPC LIN Bangka Barat di SPBN Nelayan Limbung akhirnya bukan hanya menjadi agenda kunjungan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal informasi dan transparansi penyaluran BBM bersubsidi agar tetap sesuai dengan peruntukannya.
“Yang paling penting adalah komunikasi dan keterbukaan informasi, sehingga penyaluran subsidi ini dapat terus dikawal bersama,” kata Bambang. (Belva/NH)














