Bangka BelitungBangka TengahBeritaDewan Perwakilan Rakyat DaerahINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPEMERINTAHANUncategorized

Darsono Peringatkan: Jangan Biarkan Pajak PBB Hambat Hak Warga Dapat KTP dan Dokumen Negara

1769
×

Darsono Peringatkan: Jangan Biarkan Pajak PBB Hambat Hak Warga Dapat KTP dan Dokumen Negara

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BANGKATENGAH, newsharian.com – Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah dari Fraksi Demokrat, Darsono, mengkritik keras Surat Edaran (SE) Bupati Bangka Tengah Nomor 900.1.13.1/2/BPPRD/2025 yang mewajibkan pelunasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai syarat layanan administrasi publik. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membatasi hak dasar warga atas dokumen kependudukan, meskipun SE bersifat tidak mengikat.

    Dalam wawancara dengan awak media pada Rabu (1/10/2025), Darsono menekankan pentingnya kehati-hatian bagi para pemangku kebijakan di tingkat bawah, seperti camat, kepala desa, maupun lurah.

    “Jangan sampai terkesan membatasi, apalagi menghilangkan hak atas administrasi kependudukan,” tegasnya, sambil mengingatkan bahwa hal ini bisa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

    Darsono menjelaskan lebih lanjut bahwa menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta.

    “Karena, menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta),” lanjutnya.

    Darsono menegaskan bahwa hak atas dokumen kependudukan tidak boleh dibatasi dengan alasan apa pun, termasuk pajak daerah, sambil mengkritik kebijakan tersebut berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan sama, karena implementasinya berpotensi menghalangi akses warga.

    “Jadi, hak ini tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, termasuk urusan pajak daerah,” tambah Darsono dalam kritiknya.

    “Saya faham, bahwa surat edaran memang sifatnya tidak mengikat tapi jika para pemangku kebijakan di bawah kurang teliti dalam menyikapi bisa menghalangi hak warga negara tentang ke administrasi atau kepada biro hukum Bateng silahkan ditinjau ulang kembali,” ujarnya tegas.

    Darsono juga mendorong koordinasi lebih baik antara eksekutif dan legislatif.

    Ia menyarankan agar SE semacam ini, yang cenderung seperti aturan, dibahas bersama DPRD untuk menghindari masalah.

    “Surat edaran yang menjurus ke aturan, sebaiknya juga dikoordinasikan dengan legislatif mengingat legislatif juga bagian dari pemerintahan, banyak manfaat yang bisa diambil ketika kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati selalu berkoordinasi dengan DPRD,” katanya.

    Menurut Darsono, koordinasi tersebut membawa tiga manfaat utama: pertama,  meningkatkan efektivitas kebijakan melalui diskusi dan evaluasi bersama, sehingga hasilnya lebih tepat sasaran; kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan proses pengambilan kebijakan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; serta ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat karena warga merasa lebih dilibatkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah.

    “Dengan demikian, koordinasi antara bupati dan DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Darsono, menutup pernyataannya dengan nada optimis bahwa langkah ini akan memperkuat tata kelola di Bangka Tengah.

    Berita ini menyoroti isu krusial di tingkat lokal, di mana kebijakan pajak tak boleh mengorbankan hak konstitusional warga. Jika ada perkembangan lebih lanjut, newsharian.com akan terus memantau.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *