Bangka BelitungBeritaNASIONALNEWSPangkalpinangPEMERINTAHAN

DPR RI Dukung Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban di Bangka Belitung

88
×

DPR RI Dukung Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban di Bangka Belitung

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung (Babel) pada Rabu (2/7/2025) untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kunjungan kerja ini melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI dan Pemerintah Provinsi Babel dalam sebuah konsultasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Babel.

    Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya revisi UU LPSK yang selaras dengan revisi KUHP dan UU Perampasan Aset.

    “Hari ini Komisi III melakukan kunjungan kerja terkait revisi Undang-Undang LPSK. Kami ingin mendapatkan masukan dari stakeholder dan masyarakat Bangka Belitung agar revisi UU LPSK ini selaras dengan revisi KUHP dan UU Perampasan Aset, demi harmonisasi dan sinkronisasi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

    Harapannya, revisi ini akan  memaksimalkan perlindungan saksi dan korban di seluruh Indonesia.

    Hj. Melati, S.H., anggota Komisi III DPR RI, menyoroti tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Bangka Belitung.

    “Ini memang menjadi perhatian kita semua. Angka kekerasan seksual pada anak di Bangka Belitung tinggi, ini harus mendapat perhatian kita semua, termasuk Komisi III, LPSK, dan stakeholder di daerah ini,” tegasnya.

    Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, pimpinan LPSK periode 2024-2029, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi III DPR RI.

    “Kepada Bapak Ibu pimpinan Komisi III, terima kasih atas komitmen yang tak henti-hentinya mendukung LPSK di daerah. Permohonan yang masuk ke LPSK berasal dari sekitar 32 provinsi, termasuk Babel,” jelasnya.

    Ia sepakat dengan Sugiat Santoso terkait pentingnya kehadiran LPSK secara pro-yustisia dan dengan Melati mengenai perlunya peningkatan fasilitas pemulihan korban, khususnya korban kekerasan seksual.

    “Butuh waktu lama, tempat khusus, SDM banyak, psikolog, medis, dan sebagainya,” tambahnya.

    Antonius juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur LPSK di daerah agar pelayanan dapat lebih cepat dan berkualitas.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *