PANGKALPINANG, newsharian.com — Sejumlah isu strategis mulai dari penganggaran aspirasi masyarakat hingga persoalan ijazah yang masih tertahan menjadi sorotan dalam rapat bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu dipimpin langsung Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, bersama perwakilan komisi serta OPD terkait.
Suasana rapat berlangsung dinamis karena sejumlah persoalan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah dibahas secara menyeluruh.
Salah satu agenda utama adalah proses penganggaran dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Didit menjelaskan, berdasarkan keterangan Badan Keuangan Daerah (Bakuda), usulan Pokir berasal dari hasil reses anggota dewan yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Proses verifikasi Pokir saat ini telah rampung dan usulan sudah disalurkan ke perangkat daerah terkait, meski demikian untuk pengajuan dana Pokir tetap diwajibkan melengkapi proposal sebagai dokumen administratif,” kata Didit.
Tak hanya soal anggaran, rapat juga menyoroti persoalan ijazah siswa yang masih tertahan.
Dinas Pendidikan disebut telah menghimpun data dan meminta pihak sekolah segera memanggil orang tua siswa agar proses penyerahan dokumen dapat dipercepat.
Menurut Didit, persoalan layanan publik tidak boleh berlarut-larut dan membutuhkan langkah aktif dari pemerintah daerah, terutama dalam integrasi data antarinstansi.
“Kominfo harus aktif dengan dinas-dinas yang memiliki data. Untuk persoalan ijazah juga jangan hanya menunggu pemerintah harus action,” tegasnya.
Selain dua isu tersebut, rapat juga membahas sejumlah agenda penting lainnya, di antaranya kesiapan kerja sama pendidikan dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI), persoalan layanan BPJS Kesehatan, serta kendala realisasi anggaran aspirasi masyarakat di berbagai daerah pemilihan.
Melalui forum ini, DPRD Babel berharap koordinasi lintas OPD semakin kuat sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga.(NH)














