Bangka BelitungBeritaINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPEMERINTAHAN

DPRD Babel Buka Suara! PPPK Terancam 2027, Solusi Disiapkan Agar Tak Terjadi PHK Massal

1699
×

DPRD Babel Buka Suara! PPPK Terancam 2027, Solusi Disiapkan Agar Tak Terjadi PHK Massal

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Kecemasan menyelimuti ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bangka Belitung. Ancaman pengurangan tenaga pada 2027 akibat implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) mulai terasa nyata.

Suasana itu tergambar dalam audiensi antara perwakilan PPPK Paruh Waktu dengan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Senin (30/3/2026).

    Di balik diskusi formal, tersimpan kegelisahan tentang masa depan pekerjaan dan keberlangsungan hidup ribuan keluarga.

    “Kalau ini terjadi, kita akan membuka ruang pengangguran baru. Mereka punya keluarga dan tanggungan. Pemerintah harus hadir dalam situasi ini,” tegas Didit.

    UU HKPD mengatur bahwa belanja pegawai dalam APBD tidak boleh melebihi 30 persen. Sementara saat ini, komposisi belanja pegawai di Bangka Belitung masih berada di angka 45 persen.

    Kondisi ini berpotensi memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar, termasuk kemungkinan pengurangan tenaga PPPK.

    Namun, DPRD Babel tidak tinggal diam.

    Didit menawarkan solusi strategis dengan mengalihkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari belanja pegawai ke belanja barang dan jasa.

    “Ini salah satu solusi yang ditawarkan kepada Pemerintah Pusat agar tidak mengganggu status PPPK,” ujarnya.

    Simulasi yang disampaikan menunjukkan, jika skema ini diterapkan, persentase belanja pegawai bisa turun dari 45 persen menjadi sekitar 27 persen di bawah ambang batas aturan.

    Artinya, status PPPK berpotensi tetap aman.

    Selain skema anggaran, DPRD Babel juga mendorong pemerintah pusat untuk tidak mengurangi dana transfer daerah serta mempertimbangkan kebijakan khusus.

    “Kalau ada pengurangan, maka semuanya tidak aman, kecuali daerah besar seperti DKI Jakarta,” jelas Didit.

    Ia juga menegaskan akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri hingga DPR RI.

    Bagi para PPPK, isu ini bukan sekadar regulasi, melainkan menyangkut masa depan.

    Dedy, salah satu PPPK Paruh Waktu, mengaku lega setelah pertemuan tersebut.

    “Kami datang meminta kejelasan. Alhamdulillah hasil pertemuan tadi, status PPPK Paruh Waktu aman,” ujarnya.

    Meski demikian, harapan tetap disematkan agar tidak ada kebijakan yang berujung pada pemberhentian tenaga kerja.

    Saat ini, jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Babel mencapai 4.506 orang, sementara PNS sebanyak 5.045 orang.

    Bagi Didit, angka tersebut bukan sekadar data, melainkan cerminan kehidupan ribuan keluarga.

    Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas bukan hanya pada tenaga kerja, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

    Audiensi ini menjadi alarm sekaligus harapan bahwa di tengah ancaman kebijakan, masih ada upaya mencari jalan keluar demi melindungi masa depan ribuan pekerja.(NH/Iyal)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *