Bangka BelitungBangka Belitung Hari iniBeritaBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHANPemerintahan Daerah

DPRD Babel Ketuk Palu, Dua Raperda Strategis Resmi Disepakati: Pajak dan Birokrasi Berubah

1473
×

DPRD Babel Ketuk Palu, Dua Raperda Strategis Resmi Disepakati: Pajak dan Birokrasi Berubah

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi saksi penuntasan dua regulasi penting yang menyentuh langsung tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan, Jumat (11/9/2026), DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

    Dua regulasi tersebut menyasar dua lini penting dalam pemerintahan, yakni sektor pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi serta penataan kelembagaan birokrasi.

    Raperda pertama merupakan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Sementara Raperda kedua adalah perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOTD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Proses pengambilan keputusan berlangsung setelah pembahasan kedua Raperda melalui berbagai tahapan. Tujuh fraksi DPRD Babel, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, Demokrat, dan PPP, menyatakan menerima hasil pembahasan akhir.

    Kesepakatan tersebut kemudian dimeteraikan melalui penandatanganan berkas keputusan bersama antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar. Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, jajaran legislator, Sekretaris Daerah, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Dalam forum tersebut, Eddy menegaskan bahwa penyusunan kedua Raperda bukan sekadar hasil pembahasan di tingkat daerah. Menurutnya, rancangan regulasi tersebut juga telah melewati proses kajian dan fasilitasi di tingkat pemerintah pusat.

    “Setelah melalui kajian substansi mendalam dan berbekal hasil fasilitasi Kemendagri, hari ini kita bisa melangkah ke tahap penetapan persetujuan bersama,” ujar Eddy.

    Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi telah melewati tahapan yang diperlukan sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

    Dukungan terhadap kedua Raperda juga disampaikan melalui pandangan akhir fraksi.

    Juru Bicara Fraksi Partai Golkar mengapresiasi materi regulasi yang dinilai semakin jelas, sekaligus mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama proses pembahasan teknis bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

    Menurut Fraksi Golkar, penetapan regulasi tersebut menjadi langkah yang mendesak untuk menjaga ritme pembangunan di Bangka Belitung.

    Perubahan regulasi pajak dan retribusi diharapkan mampu menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola pendapatan daerah. Sementara perubahan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah diarahkan untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintahan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhirnya dan keputusan bersama disepakati, rapat paripurna memasuki tahapan akhir.

    Sekretaris DPRD Babel, Dedi Apriadi, kemudian membacakan naskah keputusan resmi dalam rapat tersebut.

    Ia menginstruksikan unit kerja terkait untuk segera memproses pengundangan regulasi yang telah disepakati agar dapat berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

    Pengesahan dua Raperda ini menjadi bagian dari upaya DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Di satu sisi, perubahan aturan pajak dan retribusi berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, penataan perangkat daerah menjadi bagian dari upaya membangun struktur birokrasi yang mampu mengikuti kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di Bangka Belitung.

    Dengan disepakatinya dua regulasi tersebut, pekerjaan berikutnya adalah memastikan aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (Ic/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *