Bangka BelitungBangka TengahBeritaINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPEMERINTAHANPT Timah Tbk

DPRD Babel Pangkas Kunjungan Kerja dan Tunjangan, Usai Terima Tuntutan Mahasiswa!

751
×

DPRD Babel Pangkas Kunjungan Kerja dan Tunjangan, Usai Terima Tuntutan Mahasiswa!

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengambil langkah tegas dengan memangkas kegiatan kunjungan kerja (DL) ke luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Babel.

Keputusan ini diumumkan langsung di hadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Babel, Senin (1/9/2025).

    “Mulai besok, saya akan memangkas kegiatan DL bagi Pimpinan maupun anggota DPRD Babel. Termasuk juga tunjangan,” ujar Didit dengan mantap.

    Aksi mahasiswa ini sendiri merupakan buntut dari insiden dugaan penindasan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi di Jakarta.

    Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu tunjangan anggota DPR RI dan masalah lokal seperti penolakan tambang di Desa Batu Beriga.

    “Tuntutan yang kami sampaikan adalah isu nasional, baik di DPR mengenai tunjangan mereka, kemudian cara komunikasi mereka di hadapan publik, dan mengevaluasi kinerja yang ada di DPR itu sendiri,” ucap Alwi Syah selaku Koordinator aksi.

    Menanggapi tuntutan terkait IUP PT Timah di Batu Beriga, Didit menyatakan akan segera memanggil Dirut PT Timah Tbk untuk mengusulkan pencabutan IUP tersebut.

    “Besok pagi, kami (DPRD Babel) akan memanggil Dirut PT Timah untuk segera diusulkan pencabutan IUP Timah Tbk di Batu Beriga,” tegasnya.

    Selain itu, DPRD Babel juga berjanji akan mengawal usulan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah disampaikan kepada Dirjen Planologi.

    Aksi unjuk rasa ini menghasilkan 10 tuntutan yang ditandatangani oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.

    Tuntutan tersebut mencakup isu-isu nasional seperti pembubaran DPR dan Polri, hingga masalah lokal seperti penolakan tambang laut dan evaluasi izin usaha ekstraktif.

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *