PANGKALPINANG, newsharian.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memastikan tidak ada saldo mengendap sebesar Rp2,1 triliun seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan terkait dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan hal ini setelah melakukan verifikasi langsung ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama Komisi II.
“Kemarin saya bersama Komisi II, Badan Anggaran bertandang ke Kemendagri dalam rangka memverifikasi terkait hal tersebut, disana kita diterima langsung oleh Kasubdit dan Ketua Tim Anggaran Kemendagri dan setelah di cek data keuangan di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung per September dan yang ada di Kemendagri sama di angka Rp400 miliar,” ujar Eddy Iskandar kepada media di Pangkalpinang, Sabtu (1/11/2025).
Eddy menjelaskan bahwa rata-rata keuangan Pemprov Babel dari Januari hingga September berkisar antara Rp300 hingga Rp500 miliar.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada bunga deposito yang terkait dengan dana mengendap tersebut.
“Tidak ada bunga deposito, jadi dana yang mengendap Rp2,1 triliun ini tidak ada, kesalahannya dimana, bisa saja kesalahan ada pada pelaporan dari Perbankan kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy menyatakan bahwa Komisi II akan segera memanggil pihak perbankan untuk mempertanyakan perihal laporan yang tidak sesuai tersebut.
“Dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil Bank Sumselbabel untuk pertanyakan kenapa terjadi kesalahan penginputan data keuangan oleh Bank Sumselbabel ke Sistem Bank Indonesia, dimana dana Rp2,1 triliun diduga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bukan milik Pemprov Babel,” katanya.
Eddy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Babel sesuai dengan data Kemendagri, sehingga masalah dana mengendap dianggap selesai.
Namun, ia juga menekankan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan dari Bank Sumselbabel terkait kesalahan penginputan data.
“Di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk laporanan keuangan karena sama dengan Kemendagri maka sudah clear, tapi persoalan lainnya belum clear, mungkin ada kesalahan dalam penginputan, yang ingin masih minta penjelasan dari Bank Sumselbabel, apa upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena mereka juga bagian dari Pemerintah daerah,” tutupnya.(NH)














