PANGKALPINANG, newsharian.com – Upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Bangka Belitung mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, dukungan tersebut disertai catatan penting: pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke tidak boleh membebani keuangan daerah melalui skema pinjaman.
Sikap itu mengemuka dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Banggar DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (3/8/2026).
Meski rapat berlangsung tertutup, hasil pembahasan menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh pembangunan rumah sakit jantung dan stroke yang menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah. Fasilitas kesehatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus berobat ke luar daerah.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan dalam rapat tersebut turut dibahas surat usulan Gubernur terkait rencana pembiayaan pembangunan rumah sakit melalui pinjaman daerah.
Menurut Didit, pembahasan sebenarnya dapat dilakukan oleh komisi teknis terkait. Namun setelah melalui musyawarah, pembahasan diserahkan kepada Badan Anggaran dan menghasilkan keputusan yang menjadi sikap resmi DPRD.
“Pada prinsipnya DPRD setuju terhadap pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Namun kami tidak menyetujui apabila pembangunannya menggunakan skema pinjaman atau membebani APBD, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini belum begitu baik,” tegas Didit.
Bagi DPRD, keberadaan rumah sakit khusus jantung dan stroke merupakan kebutuhan yang mendesak. Penyakit jantung dan stroke masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Karena itu, fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan modern dinilai sangat diperlukan.
Namun di sisi lain, DPRD menilai kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk menanggung beban tambahan berupa pinjaman yang berpotensi membebani APBD dalam jangka panjang.
Sebagai solusi, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang menjadi hak daerah dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah sisa dana bagi hasil royalti yang hingga kini belum diterima.
Menurut Didit, nilai dana tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun dari hasil ekspor tahun 2025 dan dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih realistis dibandingkan harus menambah utang daerah.
“DPRD mendukung pembangunan rumah sakitnya, tetapi tidak mendukung jika pembiayaannya dilakukan melalui pinjaman daerah,” ujarnya.
Sikap DPRD ini menunjukkan adanya dukungan terhadap visi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui keputusan tersebut, DPRD berharap pembangunan rumah sakit jantung dan stroke tetap dapat direalisasikan tanpa menambah beban fiskal daerah. Dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang lebih aman dan berkelanjutan, masyarakat Bangka Belitung diharapkan tetap memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah di masa mendatang. (Iyal/NH)














