Bangka BelitungBeritaDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinang

DPRD Babel Soroti Keluhan Gaji di Bawah UMR dan THR Minim Karyawan PT MSU

1201
×

DPRD Babel Soroti Keluhan Gaji di Bawah UMR dan THR Minim Karyawan PT MSU

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Puluhan karyawan PT Merdeka Sarana Usaha (MSU) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan keluhan terkait gaji yang diterima di bawah Upah Minimum Regional (UMR) serta Tunjangan Hari Raya (THR) yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu karyawan, Riki, bersama sejumlah rekannya saat bertemu Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya di ruang kerjanya, Kamis (12/3/2026). Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi oleh perusahaan.

    Di hadapan Ketua DPRD dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel, Riki mengungkapkan bahwa gaji yang diterima tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem perusahaan.

    “Gaji yang kami terima hanya di angka Rp3,6 juta, belum lagi ada potongan ini dan itu. Harusnya kami menerima Rp4.035.000 sesuai yang didaftarkan perusahaan lewat aplikasi JMO, tapi faktanya tidak seperti itu,” ungkap Riki.

    Tak hanya persoalan gaji, para pekerja juga mengeluhkan nominal THR yang dinilai sangat kecil. Riki mengaku hanya menerima THR sebesar Rp100 ribu, sementara rekannya ada yang mendapatkan Rp200 ribu.

    “Permintaan kami hanya satu, Pak Didit, tolong kami, karena itu hak kami,” ujarnya dengan nada penuh harap.

    Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan persoalan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian serius. Ia menyayangkan jika masih ada pekerja yang merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan.

    “Saya sangat menyesalkan masih ada kejadian seperti ini. Ada 70 orang yang merasa dirugikan, itu bukan jumlah yang sedikit,” tegas Didit.

    Didit meminta para pekerja segera membuat laporan resmi ke Dinas Tenaga Kerja agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti. Ia juga memastikan DPRD akan turut mengawal persoalan tersebut.

    “Saya minta segera buat pengaduan resmi terkait THR dan hak lainnya. Setelah Lebaran nanti, kami akan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Babel agar masalah ini tidak menjadi bom waktu,” katanya.

    Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kesejahteraan pekerja sekaligus kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Bangka Belitung.(NH/Iyal)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *