Bangka BelitungBangka Belitung Hari iniBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHANPemerintahan Daerah

DPRD Babel Tetapkan Propemperda 2027, Tiga Raperda Strategis Mulai Dibahas

1665
×

DPRD Babel Tetapkan Propemperda 2027, Tiga Raperda Strategis Mulai Dibahas

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan mulai dipersiapkan melalui pembentukan regulasi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sekaligus penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (30/10/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di lingkungan DPRD Babel tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas, terukur, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

    Dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan tata tertib lembaga legislatif.

    Berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, sebanyak 26 dari total 45 anggota DPRD telah menandatangani daftar hadir.

    “Berdasarkan catatan yang disampaikan Sekretaris Dewan, hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 26 orang dari 45 anggota Dewan. Berdasarkan tata tertib DPRD, kuorum telah tercapai dan rapat paripurna memenuhi syarat untuk dimulai,” ujar Edi Nasapta saat membuka rapat.

    Dalam penyampaiannya, Edi menjelaskan bahwa penetapan Propemperda Tahun 2027 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Propemperda sendiri menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah. Melalui program tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan pembangunan daerah.

    Tidak hanya menetapkan agenda legislasi tahun mendatang, rapat paripurna kali ini juga menjadi momentum penyampaian tiga Raperda yang dinilai memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai.

    Tiga Raperda yang disampaikan terdiri atas dua rancangan inisiatif DPRD Babel dan satu rancangan yang berasal dari usulan eksekutif atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Dua Raperda inisiatif DPRD tersebut meliputi Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah.

    Sementara itu, satu Raperda usulan Pemerintah Provinsi Babel adalah Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Ketiga rancangan tersebut mengangkat persoalan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah.

    Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diharapkan menjadi salah satu landasan dalam memperkuat perlindungan, meningkatkan kapasitas, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan.

    Selanjutnya, Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya gagasan, penelitian, serta inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

    Adapun Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam memperkuat arah kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk menjaga keseimbangan antara aktivitas pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelestarian lingkungan.

    Bagi Bangka Belitung yang memiliki potensi sumber daya alam, sektor pertambangan, kelautan, serta pariwisata, regulasi perlindungan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

    Dalam tahapan selanjutnya, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pihak pengusul, yakni Bapemperda DPRD Babel, untuk menyampaikan penjelasan teknis sekaligus argumentasi dasar terhadap Raperda inisiatif DPRD dan rancangan Propemperda Tahun 2027 di hadapan forum paripurna.

    Proses ini menjadi bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah agar setiap rancangan memiliki landasan pemikiran, tujuan, serta substansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pembentukan regulasi daerah bukan sekadar memenuhi agenda legislasi tahunan. Lebih dari itu, setiap produk hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjawab persoalan masyarakat, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

    Melalui penetapan Propemperda 2027 dan penyampaian tiga Raperda tersebut, DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

    Sebab, kualitas pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas regulasi yang menjadi fondasi setiap kebijakan.

    Dengan demikian, masyarakat tentu berharap setiap Raperda yang nantinya dibahas dan ditetapkan benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi dokumen hukum, melainkan instrumen untuk membawa Bangka Belitung menuju pembangunan yang lebih maju, berkeadilan, inovatif, dan berkelanjutan. (IC\NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *