PANGKALPINANG, newsharian.com – Dalam tengah polemik seputar seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi memutuskan untuk menunda penyampaian hasil fit and proper test kepada Gubernur.
Langkah kehati-hatian ini diambil menyusul adanya dua telaah hukum yang berbeda, sehingga keseluruhan persoalan akan dibahas mendalam melalui Badan Musyawarah (Banmus) yang dijadwalkan 31 Desember 2025.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa sikap ini bukan untuk menggugurkan hasil kerja Komisi I maupun membenarkan kajian tim hukum DPRD, melainkan untuk menghindari keputusan yang berpotensi melanggar aturan di kemudian hari.
“Artinya dalam menyikapi rekomendasi Ombudsman terkait permasalah ini, Komisi I mempunyai penilaian yang berbeda. Alasannya, proses seleksi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini hasil telaah hukum dari Komisi I dan tentu itu harus dihargai,” ujar Didit di ruang kerjanya, Kamis (8/12/2025).
Permasalahan dimulai ketika Komisi I DPRD tetap mempertahankan hasil seleksi dan merekomendasikan agar disampaikan kepada Gubernur untuk penandatanganan Surat Keputusan (SK).
Namun, rekomendasi Ombudsman Babel menemukan dugaan kesalahan dalam proses tersebut.
Selain itu, kajian tim hukum DPRD juga mengemukakan syarat bahwa tim seleksi harus melibatkan unsur KPI Pusat dan peserta fit and proper test seharusnya berjumlah 21 orang (tujuh dikali tiga), berbeda dengan kenyataan yang mencapai 36 orang.
“Meski demikian, Didit menegaskan bahwa sebagai Ketua DPRD ia tidak bisa berpijak pada satu sudut pandang saja. Menurutnya, adanya dua telaah yang berbeda menuntut pembahasan lebih mendalam bersama tim ahli hukum di dalam Badan Musyawarah,” katanya, menambahkan bahwa langkah ini bertujuan memastikan tidak ada masalah hukum yang berpotensi berdampak pada penggunaan anggaran KPID dan menjadi temuan BPKP atau Inspektorat.
Di sisi lain, Komisi I menyatakan bahwa kedua unsur (kehadiran KPI Pusat dan diskusi konsultasi) sudah terpenuhi, termasuk soal penambahan peserta.
“Atas dasar itu, Didit belum dapat menyampaikan hasil fit and proper test KPID Babel kepada Gubernur,” jelasnya.
Pada pertemuan Banmus nanti, DPRD akan menentukan mana kajian hukum yang akan diambil: apakah tetap mengumumkan hasil seleksi sebelumnya atau melakukan tes ulang sesuai dengan kajian tim hukum DPRD.(NH)














