Berita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHANPemerintahan Daerah

Erwandy Tegaskan Data Stunting Ada di Dinkes, DPPPAKB Fokus Cegah Anak Masuk Risiko

1478
×

Erwandy Tegaskan Data Stunting Ada di Dinkes, DPPPAKB Fokus Cegah Anak Masuk Risiko

Sebarkan artikel ini
Oplus_16908288
Spread the love

PANGKALPINANG, NEWSHARIAN.COM — Penanganan stunting di Kota Pangkalpinang melibatkan sejumlah sektor dengan peran yang berbeda. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) fokus pada pencegahan serta pendampingan keluarga yang memiliki anak berisiko stunting, sementara data dan penanganan medis berada di Dinas Kesehatan.

Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, Erwandy, menegaskan bahwa data anak yang telah dinyatakan mengalami stunting berada di Dinas Kesehatan.

    Hal itu disampaikannya saat ditemui di Aston Emidary, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).

    “Data yang lebih valid ada di Dinas Kesehatan. Kami sifatnya melakukan intervensi, terutama sosialisasi mengenai stunting melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga,” kata Erwandy.

    Menurutnya, masyarakat perlu memahami perbedaan antara anak yang berisiko stunting dengan anak yang telah dinyatakan stunting.

    Sebab, keduanya memiliki kategori dan penanganan yang berbeda.

    “Kalau kami itu anak risiko stunting. Anak risiko stunting dengan stunting berbeda. Risiko stunting berarti belum masuk stunting, tetapi karena berbagai faktor dan kriteria tertentu, dia dianggap berisiko,” ujarnya.

    DPPPAKB, kata Erwandy, menjalankan upaya pencegahan melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di tingkat kelurahan.

    Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi serta pemantauan keluarga yang memiliki faktor risiko stunting.

    Sementara pemeriksaan dan penanganan yang berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan anak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

    “Kalau bantuan seperti pengobatan, makan dan minum yang berkaitan dengan kesehatan, itu dari Dinas Kesehatan. Untuk masalah teknis kesehatan dan data kesehatan juga berada di ranah kesehatan,” katanya.

    Pembagian peran tersebut menjadi bagian penting agar intervensi terhadap anak dan keluarga dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

    DPPPAKB tetap berupaya memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang memiliki anak berisiko stunting. Namun, bentuk bantuan yang dapat diberikan juga akan menyesuaikan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.

    “Kalau anggaran Pemkot sudah memungkinkan, Insyaallah kita juga akan berikhtiar untuk ikut melakukan intervensi dalam bentuk bantuan,” kata Erwandy.

    Erwandy menambahkan, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan satu faktor.

    Kondisi kesehatan, ekonomi keluarga, asupan gizi hingga lingkungan dapat ikut memengaruhi tumbuh kembang anak.

    Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

    DPPPAKB mengambil peran pada aspek pencegahan dan pendampingan keluarga berisiko, sedangkan Dinas Kesehatan menangani aspek medis serta data anak yang telah dinyatakan mengalami stunting.

    “Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau faktor kesehatan, tentu teman-teman di Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi masalah ekonomi dan gizi juga bisa menjadi faktor,” ujarnya.

    Dengan pembagian peran tersebut, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan sejak anak dan keluarga masih berada dalam kategori berisiko, sehingga faktor-faktor yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak bisa diketahui dan ditangani lebih awal.(IYAL/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *