PANGKALPINANG, Newsharian.com — Di tengah tantangan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memacu kemandirian fiskal. Salah satu langkah strategis dilakukan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel melalui Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Forum yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan penerimaan pajak daerah itu bukan sekadar mengevaluasi capaian pendapatan, tetapi juga menyusun strategi bersama untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembangunan di Bangka Belitung.
Rapat dibuka oleh Kepala Bakuda Babel yang diwakili Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudi. Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Cabang Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan kabupaten/kota se-Babel, jajaran Bakuda Provinsi, seluruh Kepala UPT Samsat, kepala seksi, kasubid bidang PAD, hingga bendahara penerima pembantu di seluruh UPT Samsat.
Selain mengevaluasi realisasi penerimaan PKB, BBNKB, MBLB beserta opsennya, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan berita acara rekonsiliasi penerimaan sebagai bentuk sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Rudi menegaskan, keberhasilan meningkatkan PAD tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemerintah daerah.
“Kami mengevaluasi penerimaan PKB, BBNKB, MBLB beserta opsennya. Kami berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota semakin meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Bakuda, khususnya Bidang PAD dan seluruh UPT Samsat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah,” ujar Rudi.
Ia mengingatkan, pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki tanggung jawab mendukung program peningkatan penerimaan pajak melalui mekanisme cost sharing dan role sharing yang dijalankan bersama UPT Samsat.
“Kami kembali mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewajiban mendukung kegiatan peningkatan pajak melalui cost sharing dan role sharing agar program-program peningkatan penerimaan pajak dapat berjalan optimal,” katanya.
Tidak hanya berfokus pada pajak kendaraan, Bakuda Babel juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi penerimaan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam rapat tersebut dibahas perlunya revisi regulasi pemungutan MBLB agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan sehingga potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
Menurut Rudi, penguatan kebijakan juga harus ditopang oleh data yang akurat. Karena itu, penyusunan basis data potensi pajak secara terintegrasi menjadi salah satu agenda penting yang harus segera diwujudkan.
“Kita harus menyusun database potensi pajak secara lengkap sehingga kita mengetahui secara pasti potensi PAD yang dimiliki daerah. Dengan data yang akurat, pengelolaan pajak daerah akan semakin optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Di sisi pelayanan, Bakuda Babel mendorong seluruh unsur Samsat, termasuk Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel, untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, mudah dan berbasis digital dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Rudi menyebut pemanfaatan teknologi pembayaran digital, seperti QRIS statis maupun QRIS dinamis, harus terus diperluas agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kami berharap seluruh layanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan. Dukungan Bank Sumsel Babel melalui QRIS statis maupun QRIS dinamis harus dioptimalkan, termasuk mendukung seluruh layanan Samsat di lapangan agar masyarakat memperoleh pelayanan terbaik,” ujarnya.
Upaya memperkuat PAD juga ditempuh melalui penyempurnaan regulasi. Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai respons terhadap berkurangnya dana transfer pusat.
Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah memasukkan ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga aktivitas pertambangan rakyat ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Melalui evaluasi berkala, penguatan sinergi lintas pemerintah daerah, peningkatan pelayanan Samsat, pemanfaatan teknologi digital, serta penyempurnaan regulasi perpajakan, Bakuda Babel optimistis mampu memperkuat fondasi fiskal daerah sekaligus mendorong kemandirian keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang.(Belva/NH)














