PANGKALPINANG,newsharian.com — Di ruang rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel, suasana terasa lebih serius dari biasanya. Bukan tanpa alasan di balik pembahasan angka Indeks “K” dan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit periode I Mei 2026, tersimpan kepentingan ribuan petani yang menggantungkan hidup pada komoditas ini.
Rabu (6/5/2026), perwakilan pemerintah daerah, legislatif, hingga aparat penegak hukum duduk bersama.
Hadir di antaranya Plt Kepala DPKP Babel Kurniawan, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Kejati Babel, Polda Babel, serta perwakilan Apkasindo.
Namun, pertemuan ini bukan sekadar menetapkan harga. Ada kegelisahan yang ikut dibawa ke meja diskusi tentang bagaimana memastikan harga yang ditetapkan benar-benar dirasakan petani di lapangan.
Dari sinilah muncul kesepakatan penting: perlunya formulasi pengawasan harga TBS yang lebih kuat dan terintegrasi.
Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan keadilan, terutama bagi petani mandiri di Negeri Serumpun Sebalai.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyuarakan kekhawatiran tersebut dengan tegas.
“Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” ujarnya.
Baginya, angka yang disepakati tidak akan berarti jika tidak dikawal dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik permainan harga di tingkat bawah.
“Tentu hal ini dikhawatirkan jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum tertentu, maka daya beli masyarakat akan merosot, mengingat sektor pertanian menyumbang hampir 48 persen PDRB Babel,” katanya.
Di titik ini, sawit tidak lagi sekadar komoditas ia menjadi penopang utama ekonomi daerah, bahkan melampaui sektor pertambangan.
Didit pun mengingatkan pemerintah agar bersikap adil dalam menjaga keseimbangan kepentingan.
“Kita minta pemerintah harus netral berdiri di tengah secara objektif, karena perusahaan tidak boleh dirugikan, namun di sisi lain, petani juga tidak boleh menjadi korban atau dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kurniawan memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Ia menyebut pihaknya tengah merancang sistem pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi.
“Kita mendukung masukan dari DPRD maupun APH, dan saat ini Pemerintah Provinsi melalui DPKP Babel tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah penetapan harga dilakukan, langkah berikutnya adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif.
“Harapannya setelah ini kita tetapkan, kita akan menyusun formulasi untuk pengawasan TBS ini agar kegiatan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” tutupnya.
Di balik diskusi yang berlangsung, tersimpan satu harapan besar: agar harga yang ditetapkan bukan hanya angka di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi nafas keadilan bagi para petani sawit di Bangka Belitung.(Iyal/NH)
Berita Lainnya
Bukan Sekadar Rapat! PT Timah Serius Rancang Masa Depan Warga Bangka Selatan
63 Pelajar Adu Nasib di Beasiswa PT Timah, Harapan Besar Orang Tua Mengiringi
PT Timah Sulap Wisma Majapahit Jadi Magnet UMKM di Bangka Barat
Jhon Piter: Jurnalis Berperan Jaga Demokrasi Sehat
KUHP Baru Disorot, Imunitas Wartawan Diminta Tetap Dijaga
Kapolda Babel Tekankan Jurnalisme Harus Akurat dalam Pembuatan Pemberitaan
Dewan Pers Tegas: Jurnalis Jangan Asal Copy-Paste!
Diskon Gila Honda Babel Bikin Heboh! Program MERIAH Disebut Bukan Sekadar Promo














