PANGKALPINANG, newsharian.com – Kabar gembira bagi masyarakat Bangka Belitung! Keluhan terkait harga timah akhirnya terjawab setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan DPRD Babel memberikan perhatian khusus.
Harga timah kini naik menjadi Rp260 ribu per kilogram untuk kadar SN 100 persen.
Kenaikan harga ini merupakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah daerah, DPRD Babel, dan PT Timah pada Selasa (30/9/2025) lalu.
“Alhamdulillah berkat dukungan Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD Babel keluhan masyarakat Bangka Belitung khususnya Bangka Selatan terkait harga timah dapat terakomodir,” ujar Anggota Komisi III DPRD Babel, Yogi Maulana, saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (1/10/2025).
Yogi menjelaskan bahwa sesuai arahan Ketua DPRD Babel, setiap hasil tambang wajib disetorkan kepada PT Timah sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Hal ini memberikan kepastian hukum dan harga bagi aktivitas penambangan masyarakat.
“Para penambang silakan bekerja dengan tenang, karena harga timah sudah naik seperti yang sudah dirapatkan bersama Gubernur Hidayat Arsani, Ketua DPRD Didit Srigusjaya, PT Timah, dan Forkopimda,” ungkapnya.
Direktur Operasi dan Produkti PT Timah Tbk, Nur Adi Kuncoro, menambahkan bahwa PT Timah akan membeli timah dari masyarakat dengan harga Rp260 ribu per kilogram untuk kadar SN 100 persen.
Namun, harga akan disesuaikan jika kadar SN di bawah 100 persen. Untuk kadar SN 70 persen, harga di masyarakat sekitar Rp110-130 ribu per kilogram.
Selain itu, PT Timah juga menyepakati sistem pembayaran cash and carry atau langsung dibayar setelah barang tersedia, yang sebelumnya memakan waktu 7-10 hari.
Yogi Maulana menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Timah terkait standar kadar SN 100 persen ini.
“Secara teknis nanti kami akan bicarakan langsung dengan PT Timah, yang terpenting saat ini harga timah sudah naik,” sebutnya.
Dirinya juga mengimbau masyarakat, terutama para penambang timah, untuk tetap tenang dan fokus bekerja pasca kesepakatan ini.
“Kami Komisi III mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang apa yang disampaikan masyarakat sudah dijawab oleh Pak Gubernur dan PT Timah,” ucapnya.
“Terima kasih kepada masyarakat atas aspirasi yang sudah disampaikan. Untuk tanggal 6 Oktober nanti, kami harapkan semuanya bisa bekerja dengan baik di desa maupun di lokasi masing-masing. Tidak perlu ada aksi demo lagi,” tambahnya.
Terkait lima smelter yang menjadi sitaan dalam kasus tipikor Rp300 T, Yogi menjelaskan bahwa pemerintah akan segera mengoperasikannya kembali demi kepentingan masyarakat Babel.
“Jadi ini kami melihat Pak Presiden melakukan hal ini tidak ada kepentingan lain, kecuali untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Babel,” tutupnya.














