Bangka BelitungBangka Belitung Hari iniBeritaBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHAN

Hebat! Babel Masuk Jajaran Terbaik Nasional dengan Nilai IRH 96,20

1601
×

Hebat! Babel Masuk Jajaran Terbaik Nasional dengan Nilai IRH 96,20

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum kembali membuahkan hasil membanggakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di tengah komitmen memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan, Pemprov Babel berhasil meraih nilai 96,20 dengan predikat AA (Istimewa) dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bangka Belitung, Johan Manurung, kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di ruang kerja gubernur, Rabu (3/6/2026).

    Capaian itu menempatkan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah dengan kinerja reformasi hukum terbaik di Indonesia. Lebih dari sekadar angka, penghargaan tersebut menjadi cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat kepastian hukum, kualitas regulasi, serta pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat.

    Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian luar biasa dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Ini membuktikan komitmen kuat Pemprov Babel dalam menghadirkan tata kelola regulasi yang berkualitas,” ujar Johan.

    Momentum penyerahan penghargaan itu juga dirangkai dengan koordinasi lanjutan terkait penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan yang sebelumnya telah diresmikan Menteri Hukum Republik Indonesia bersama Gubernur Babel pada 20 Mei 2026 lalu.

    Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel menyerahkan dua dokumen strategis berupa Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Pos Bantuan Hukum Kelurahan serta Rapergub mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring, dan evaluasi bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Menurut Johan, kedua regulasi tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum yang merata dan berkelanjutan.

    “Sinergi ini merupakan langkah nyata kita bersama pasca peresmian Posbankum oleh Bapak Menteri Hukum akhir Mei lalu. Dengan diserahkannya dua Rancangan Peraturan Gubernur ini, kita ingin memastikan adanya payung hukum dan kepastian anggaran agar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan benar-benar mendapatkan akses bantuan hukum yang optimal, berkelanjutan, dan merata,” tegasnya.

    Bagi Pemerintah Provinsi Babel, penghargaan IRH dan penguatan regulasi Posbankum menjadi dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, penghargaan menunjukkan keberhasilan reformasi hukum yang telah berjalan. Di sisi lain, regulasi baru menjadi langkah konkret untuk memastikan manfaat reformasi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

    Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa penghargaan yang diterima bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerah.

    “Kami menyambut baik penyerahan Rapergub ini dan berkomitmen penuh untuk mengawal prosesnya demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Posbankum Desa/Kelurahan ini sangat penting agar masyarakat sadar hukum dan mendapatkan keadilan dengan mudah,” kata Hidayat.

    Ia juga menilai penghargaan IRH yang diraih Pemprov Babel harus menjadi energi baru bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik.

    “Terkait penghargaan IRH, ini adalah pelecut semangat bagi seluruh jajaran Pemprov untuk terus mempertahankan pelayanan hukum yang prima dan kolaboratif,” lanjutnya.

    Semangat membangun kesadaran hukum hingga tingkat akar rumput menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini. Kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan diharapkan mampu menjembatani masyarakat yang membutuhkan konsultasi, pendampingan, maupun akses terhadap keadilan tanpa harus menghadapi hambatan biaya dan birokrasi yang rumit.

    Dengan raihan predikat AA (Istimewa) serta penguatan regulasi yang terus dilakukan, Bangka Belitung menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya berhenti pada penyusunan aturan, tetapi juga diwujudkan dalam pelayanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum Babel Rahmat Feri Pontoh, Sekretaris Daerah Babel Fery Afriyanto, serta Plt Kepala Biro Hukum Andi Namandang.

    Langkah kolaboratif antara Pemprov Babel dan Kanwil Kemenkum Babel ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.(NH)

    Berita Lainnya

    Hidayat Arsani Tegas! Pejabat dan Keluarga Dilarang Campuri Urusan Pemerintahan

    Kabar Baik! PWI dan IPB Siapkan Beasiswa S2 untuk Wartawan, Akses Kuliah Makin Terbuka

    Musda KNPI Belitung Resmi Dibuka! Perebutan Kursi Ketua Dimulai, Pemuda Siap Tentukan Arah Baru

    Gerindra Babel Dukung Penyegaran BGN, Pahlivi: Program Makan Bergizi Gratis Harus Makin Tepat Sasaran

    Satu Bulan Tenggat Waktu: DPRD Babel Tekan PT GML Selesaikan Hak Plasma dan Tuntutan Masyarakat

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *