PANGKALPINANG, newsharian.com — Langkah pasti menuju tata kelola keuangan yang lebih akuntabel kembali ditunjukkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kamis (9/4/2026), Hidayat Arsani secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Babel.
Di ruang rapat Kantor BPK Perwakilan Babel, Air Itam, dokumen tersebut diterima langsung oleh Flora Anita Diassari. Penyerahan ini menjadi penanda dimulainya proses audit resmi terhadap laporan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat menegaskan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Penyerahan laporan keuangan ini adalah pemenuhan amanat Pasal 191 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum diserahkan, LKPD Unaudited ini telah melalui proses reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 6 April lalu,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Babel akan bersikap terbuka dan kooperatif selama proses audit berlangsung. Setiap rekomendasi dari BPK, menurutnya, akan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan ke depan.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Babel, Flora Anita Diassari, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan sejumlah indikator utama.
“Kami akan melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua bulan. Setelah proses tersebut selesai, Laporan Hasil Pemeriksaan akan kami serahkan kembali kepada Gubernur. Kami mengapresiasi komitmen Bangka Belitung yang selama ini menunjukkan keseriusan dalam pelaporan keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian akan mencakup empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Prosesi penyerahan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dokumen sebuah simbol dimulainya tahapan penting dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Bagi Pemerintah Provinsi Babel, langkah ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses panjang membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih dan profesional.(NH)














