PANGKALPINANG, newsharian.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi Babel terus mematangkan pembahasan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD).
Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menyesuaikan tarif dan objek pungutan dengan kondisi ekonomi terkini, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Salah satu poin penting dalam pembahasan kali ini adalah masuknya sektor fiber optik sebagai objek pungutan. Kebijakan tersebut dinilai membuka peluang sumber PAD baru bagi Provinsi Babel.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Himmah Olivia, mendorong Pemerintah Provinsi Babel segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) setelah perubahan Perda PDRD disahkan.
Menurut Himmah, Pergub menjadi instrumen penting agar ketentuan mengenai fiber optik yang telah dimasukkan ke dalam Perda dapat segera diterapkan di lapangan.
“Perda ini segera dibikin Pergub-nya biar segera bisa direalisasikan. Karena kita memasang target APBD kita Rp2,5 triliun, kami sangat berharap dari Perda ini,” kata Himmah saat diwawancarai, Kamis (13/8/2026), seusai rapat.
Himmah menjelaskan, aturan mengenai fiber optik sebelumnya belum tercantum dalam Perda. Melalui perubahan regulasi ini, tarif dan objek pungutannya mulai diatur sehingga tinggal menunggu aturan teknis berupa Pergub.
“Di tahun sebelumnya Perda ini sudah ada tetapi tidak mencantumkan tentang fiber optik, sekarang kita cantumkan ada harga, tinggal Pergub-nya. Begitu ada Pergub-nya bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Himmah menegaskan DPRD Babel akan mengawal proses penyusunan Pergub tersebut. Menurutnya, sebuah Perda jangan sampai hanya berhenti sebagai produk regulasi tanpa memberikan dampak nyata terhadap penerimaan daerah.
Ia mengatakan DPRD akan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyampaikan perkembangan penyusunan aturan pelaksana tersebut.
“Kami akan panggil OPD datang ke kami, kami minta progresnya, karena sesuai perintahnya yang namanya Perda setelah diundangkan harus ada Pergub maksimal enam bulan,” imbuh Himmah.
Ia pun mengingatkan Pemprov Babel agar tidak kembali mengalami persoalan seperti Perda terkait sektor sawit yang hingga kini disebut belum memiliki Pergub sebagai aturan pelaksana.
“Jangan sampai kebobolan kayak kemarin Perda Sawit, sudah ada delapan tahun tapi sampai hari ini belum ada sama sekali Pergub-nya, sehingga tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Masuknya sektor fiber optik dalam perubahan Perda PDRD diharapkan menjadi peluang baru bagi Babel untuk meningkatkan PAD. Namun, potensi tersebut baru dapat direalisasikan setelah seluruh tahapan regulasi, termasuk penerbitan Pergub, diselesaikan.
DPRD Babel pun mendorong agar proses tersebut tidak berlarut-larut, sehingga kebijakan yang telah disepakati dapat segera memberikan kontribusi terhadap target APBD Provinsi Babel yang diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun pada 2027.(NH)














