Bangka BelitungBeritaBisnisBUMNINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPT Timah Tbk

IKT Kecam Pengrusakan Pos Timah, Siap Jaga Kedaulatan PT Timah Tbk

1277
×

IKT Kecam Pengrusakan Pos Timah, Siap Jaga Kedaulatan PT Timah Tbk

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Ikatan Karyawan Timah (IKT) mengecam keras tindakan pengrusakan Pos Timah yang dilakukan oleh masyarakat penambang di Desa Bencah, Kabupaten Bangka Selatan, pada Senin, 29 September 2025. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang satpam mengalami luka-luka dan pos Satpam dibakar.

Ketua IKT Bangka Belitung, Riki Febriansyah, meminta aparat berwenang untuk memproses hukum pelaku kekerasan yang menyebabkan dua satpam PT Timah Tbk terluka.

    “Dua orang satpam PT Timah Tbk yang menjadi korban kekerasan tersebut juga orang asli Bangka Belitung, sama seperti kita semua mencari nafkah untuk keluarga dan mereka hanya menjalankan tugas. Jadi jangan semena-mena kita menggunakan kekerasan,” ujarnya.

    Menanggapi isu unjuk rasa ke kantor pusat PT Timah Tbk pada 6 Oktober 2025 yang beredar di media sosial, IKT menyatakan siap menyambut para penambang yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai.

    “Namun apabila ada oknum provokator yang menginginkan kondisi demo tidak kondusif (anarkis) maka dengan tegas IKT akan menjaga kedaulatan PT Timah Tbk sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata lain Kita (IKT dan karyawan timah) akan berhadapan,” tegas Riki.

    Riki juga menjelaskan bahwa beberapa aspirasi mungkin berada di luar kewenangan PT Timah Tbk, seperti penentuan harga timah di kalangan masyarakat penambang.

    “IKT terus mendukung segala kebijakan PT Timah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah agar kontribusinya dapat dinikmati masyarakat,” sebutnya.

    Menurut Riki, harga yang ditentukan oleh PT Timah hanya berlaku untuk mitra penambangan berdasarkan perhitungan dan aturan yang berlaku.

    Keterlibatan masyarakat dalam menambang di IUP PT Timah sudah diakomodir sejak lama melalui mekanisme dan peraturan yang dinaungi oleh mitra usaha penambangan PT Timah yang berbentuk badan hukum CV atau Koperasi.

    “Hal ini tentu berbeda dengan penambangan yang dilakukan secara illegal terutama yang beraktivitas diluar IUP PT Timah yang kemudian menimbulkan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab terhadap reklamasi pasca tambang akibat penambangan illegal tersebut?,” tambah Riki.

    Riki Febriansyah menjelaskan bahwa Satgas Nanggala yang dibentuk PT Timah Tbk bertujuan untuk mengamankan produksi bijih timah di IUP PT Timah.

    Sementara Satgas Halilintar, yang merupakan inisiasi pemerintah Indonesia dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), bertugas menekan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia, termasuk Bangka Belitung, sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pertimahan.

    IKT mengajak seluruh masyarakat, khususnya penambang timah, untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas. Keterlibatan masyarakat yang ingin menambang di dalam IUP PT Timah dapat difasilitasi dengan memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

    “Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya serta jangan sampai kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan mengatasnamakan masyarakat,” imbuh Riki.

    “Dengan momentum ini mari bersama sama kita perbaiki tata kelola pertambangan timah agar pendapatan Negara dari sektor pertimahan mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *