BANGKA BARAT, Newsharian.com – Peluang pembangunan dari pemerintah pusat terbuka lebar bagi daerah. Namun, tanpa komunikasi yang baik dan kesiapan pemerintah daerah hingga tingkat desa, kesempatan tersebut bisa dengan mudah berpindah ke wilayah lain.
Pesan itulah yang disampaikan Anggota DPD RI Komite III, Ustaz Zuhri M, saat kunjungan kerja Komite III DPD RI di Pangkalpinang, Kamis (30/7/2026). Kunjungan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi sekaligus mengidentifikasi berbagai program kementerian yang belum terserap secara optimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Menurut Zuhri, tugas DPD RI bukan hanya membawa aspirasi daerah ke pemerintah pusat, tetapi juga menjembatani agar program-program kementerian benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat di daerah.
“Saya melihat banyak program-program kementerian yang belum terserap dari daerah. Karena itu kami turun langsung, mencoba menjajaki kebutuhan di bawah, lalu mengomunikasikannya ke pusat. Ternyata kementerian menyambut baik dan bersedia turun langsung ke daerah,” kata Zuhri.
Ia menilai masih banyak informasi mengenai program pemerintah pusat yang belum diketahui oleh pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Padahal, berbagai program tersebut membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian daerah.
“Selama ini banyak informasi dari pusat yang tidak kita ketahui. Setelah informasi itu didapat, harapannya pemerintah daerah sampai ke desa bisa menangkap peluang tersebut dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga program itu benar-benar tersambung ke masyarakat,” ujarnya.
Zuhri menegaskan, peningkatan anggaran dari pemerintah pusat tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila daerah tidak siap menyerapnya.
“Anggaran memang ditingkatkan oleh Pak Presiden, tetapi penyerapan ada di bawah. Kalau kita tidak cepat menangkap peluang itu, daerah lain yang akan mengambilnya. Jangan sampai Babel tertinggal hanya karena kurang informasi atau kurang siap,” tegasnya.
Ia menilai kolaborasi menjadi kata kunci agar seluruh potensi daerah dapat dipertemukan dengan berbagai program nasional. Menurutnya, pemerintah desa, masyarakat, pemuda hingga mahasiswa harus ikut dilibatkan dalam proses tersebut.
“Semua tergantung bagaimana daerah menangkap peluang itu. Kalau kita tidak ambil, daerah lain yang ambil. Karena itu komunikasi harus dibangun sampai ke desa-desa,” katanya.
Selain membuka lapangan pekerjaan, Zuhri menilai program Kementerian Ketenagakerjaan juga harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Ia mencontohkan berbagai pelatihan keterampilan seperti pengelasan, barista, hingga program pemagangan yang dapat meningkatkan kompetensi masyarakat.
” Bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi bagaimana produktivitas masyarakat juga meningkat. Orang yang sudah punya keterampilan harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pemagangan. Peluang-peluang seperti ini yang harus kita tangkap,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi salah satu solusi untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
Banyak Program Belum Dimanfaatkan
Dalam pertemuan tersebut, Zuhri mengungkapkan masih banyak program kementerian yang sebenarnya tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah.
Salah satunya adalah program Smart Farming, yang dinilainya memiliki potensi besar untuk mendorong sektor pertanian di Bangka Belitung.
” Program Smart Farming itu luar biasa. Tetapi kita belum mendapatkan peluangnya karena belum memiliki akses. Padahal potensi desa-desa kita sangat besar. Tinggal bagaimana SDM-nya dipersiapkan dan difasilitasi,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan potensi produk desa yang sudah mulai berkembang, tetapi masih membutuhkan pendampingan dan peningkatan kompetensi agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Karena itu, ia berharap keberadaan wadah komunikasi seperti Betanusa dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program nasional.
” Jangan terus berhenti pada keluhan bahwa program tidak tepat sasaran. Mari kita cari solusinya bersama. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan komunikasi agar program pusat benar-benar tepat sasaran dan link and match dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” pungkasnya. (Belva/NH)














