Bangka BelitungBeritaLAW & CRIMENEWSPangkalpinangPEMERINTAHANPendidikan

Karut Marut Hutang Rp 3M Dindik Babel Semakin Tidak Jelas, Pencairan Pembayaran Diduga Maladministrasi

3012
×

Karut Marut Hutang Rp 3M Dindik Babel Semakin Tidak Jelas, Pencairan Pembayaran Diduga Maladministrasi

Sebarkan artikel ini
module: NormalModule; touch: (0.6, 0.6); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 58.0;
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Polemik pencairan pembayaran hutang kegiatan FLS2N, O2SN dan GSI tahun 2023 Dinas Pendidikan Bangka Belitung sebesar 3M lebih itu semakin tak jelas, Senin (2/9/2024).

Karut marut hutang kegiatan FLS2N tahun 2023 tersebut entah kapan akan selesai, pasalnya dalam proses pencairan pembayaran hutang – hutang itu diduga maladministrasi.

    Informasi itu diakui langsung oleh Bima selaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena proses pencairannya tanpa diketahui dirinya.

    “Saya tidak pernah tau pencairan itu, dan tidak pernah liat berkasnya, tapi kabarnya sudah dicairkan,” tukas Bima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang SMA Provinsi Bangka Belitung saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/8/2024).

    Selain pencairan pembayaran baju batik kepada mitra Pondok Shang sebesar Rp 90 Juta, disebutkan juga ada pencairan tiket pesawat yang masuk pada anggaran transportasi sudah ikut dicairkan.

    “Mereka ini tidak melibatkan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang SMA Provinsi Bangka Belitung, namun mereka gunakan jalur Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK-SKPD, saya gak tau ini boleh atau tidak, sebenarnya pada dinas ada bidang Pendidikan khusus (PK) yang menangani anggaran untuk kegiatan itu tapi tidak digunakan. saya ga tau kenapa ?,” beber Bima.

    Beberapa warga mempertanyakan, ada apa dengan Penegak hukum kita, karena ada dugaan maladministrasi dalam penggunaan uang negara, tapi tidak ditindaklanjuti.

    “Kenapa penegak hukum tidak turun menyelidiki masalah ini ?, jawabnya karena kabar yang saya ketahui bahwa ada kedekatan mereka (Dinas Pendidikan Provinsi Babe-red) dengan pihak penegak aturan, jadi merasa kebal hukum,” ujar sumber yang minta identitasnya dirahasiakan kepada media ini, Selasa (2/9/2024).

    Sejurus kemudian sumber ini berharap masih ada di Bangka Belitung orang yang bisa menjadi penegak hukum yang bisa dipercaya untuk menegak keadilan.

    “Semoga di Babel ni masih ada penegak hukum yang bisa dipercaya untuk mengungkap kasus ini bang,” harapnya.

    Sementara itu, Sekda Bangka Belitung, Fery Afriyanto saat dikonfirmasi oleh tim Journalis Bangka Belitung Bergerak (Jobber) melalui pesan whatsapp, Senin (2/9/2024) belum merespon konfirmasi yang dikirim kepadanya, meski sudah terlihat dibaca.

    Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Ervawi S.Pd., M.Pd., M.M. tidak juga mau menjawab konfirmasi wartawan, padahal pesan yang dikirim melalui whatsapp pribadinya sudah dibaca tapi tetap saja engan memberi komentar. Yang mana sebelumnya menyebutkan pemberitaan yang dimuat itu fitnah.

    Hal yang sama juga dengan Dani Permana, tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi.

    Sebelumnya diberitakan- Pembayaran hutang kegiatan O2SN dan FLS2N serta GSI tahun 2023 Dinas Pendidikan Bangka Belitung sebesar 3M lebih diam – diam mulai dicicil.

    Meski tidak banyak, pihak Dinas Pendidikan Babel dikabarkan telah membayar pengadaan baju kepada mitra yakni Pondok Shang sebesar Rp 90 Juta.

    Hanya saja pencairan itu sempat menjadi polemik, karena dituding proses pencairan uang tersebut tanpa diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Ervawi mengatakan bahwa berita itu sebagai sebuah fitnah, dan allah yang akan memberi ganjaran.

    “Dek ape2 men fitnah duso kami berkurang, cukup Allah yang menghukum (Tidak apa” jika fitnah, dosa kami berkurang, cukup allah yang menghukum-red),” kata Ervawi yang dihubungi media ini, Rabu (28/8/2024).

    Sementara Kepala Bakeuda Provinsi Bangka Belitung M Haris saat diminta tanggapannya, menyatakan bahwa hutang Rp 3 M lebih tersebut merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan Bangka Belitung.

    “Wass. Untuk kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan. Silahkan konfirmasi ke Dinas Pendidikan aok,” ujar M Haris, yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Bangka pada Jumat (30/8/2024).

    Berbeda dengan Haris yang menjawab seadanya, Kepala Inspektorat Provinsi Bangka Belitung Yunan Helmi justru bungkam.

    Saat dikonfirmasi hal serupa pada Jumat (30/8/2024) sekitar pukul 12.00 WIB, Yunan tidak berkenan menjawab konfirmasi hingga berita ini dinaikkan.

    Selain Baju Batik, kabarnya tiket pesawat yang masuk pada anggaran transportasi sudah ikut dicairkan.

    Namun Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Babel Siskha Jayanti yang dihubungi media ini menyebutkan bahwa yang cair anggaran tiket pesawat include di uang transport siswa, anggaran kegiatan FLS2N Tahun 2024.

    “Untuk kegiatan FLS2N tahun 2023
    saya hanya sebagai anggota panitia,
    dan anggaran tiket 2024 memang sudah include di uang transport siswa, sementara 2023 belum cair karena masih proses pemenuhan administrasi, terimakasih,” tukas Siskha. (JB/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *