TANGERANG, Newsharian.com – Masih banyak anak Indonesia yang belum menikmati pendidikan bermutu secara merata. Dari 7.288 kecamatan di seluruh Indonesia, hanya sekitar 263 kecamatan atau empat persen yang memiliki SMP dan SMA negeri berkualitas secara bersamaan. Kesenjangan itulah yang kini coba dijawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Langkah penting itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah bersama pemerintah daerah di Tangerang, Kamis (31/7). Sebanyak 30 pemerintah daerah terlibat dalam percepatan pembangunan sekolah tersebut, terdiri atas 16 daerah yang telah menandatangani hibah tanah dan 14 daerah lainnya yang berkomitmen menuntaskan penyediaan lahan beserta dokumen pendukung.
Bagi Kemendikdasmen, pembangunan SNT bukan sekadar menghadirkan gedung sekolah baru. Sekolah ini dirancang menjadi pusat pengembangan kualitas pendidikan yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pembelajaran yang berkesinambungan, tanpa asrama, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa hibah tanah yang diberikan pemerintah daerah merupakan investasi besar bagi masa depan pendidikan.
” Di atas lahan yang dihibahkan ini akan dibangun pusat mutu pendidikan yang tidak hanya memberikan layanan pendidikan bermutu tingkat SMP dan SMA kepada murid SNT, tetapi juga memperkuat kompetensi guru dan mendorong kemajuan sekolah-sekolah di sekitarnya. Ini merupakan wujud nyata gotong royong pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharti.
Menurutnya, lahan yang dihibahkan bukan sekadar aset yang berpindah tangan, melainkan fondasi bagi hadirnya ekosistem pendidikan yang mampu mengangkat kualitas sekolah-sekolah di sekitarnya.
Enam belas daerah yang telah menuntaskan penandatanganan NPHD dan BAST berasal dari Kabupaten Sumba Tengah, Buton Tengah, Sigi, Gayo Lues, Aceh Jaya, Dharmasraya, Tulang Bawang, Karo, Purbalingga, Tanjung Jabung Timur, Jepara, Tebo, Bangka Tengah, Sambas, Tasikmalaya, serta Kota Subulussalam.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan SNT dirancang menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan, bukan sekolah yang berjalan sendiri.
” SNT tidak dibangun untuk berjalan sendiri. SNT akan menjadi tempat tumbuh kembang murid dan guru sekaligus katalisator peningkatan mutu sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan menjadi fondasi yang sangat penting,” kata Gogot.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan SNT di 37 kabupaten dan kota. Sebanyak 17 lokasi dijadwalkan mulai menerima peserta didik pada Tahun Ajaran 2026/2027. Program tersebut menjadi bagian dari target nasional menghadirkan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029.
Ke depan, SNT akan menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam berbasis STEAMS (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, and Sports). Sekolah juga akan dilengkapi fasilitas pembelajaran modern serta Teaching and Learning Center, yang berfungsi sebagai pusat peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran dan kolaborasi antar satuan pendidikan.
Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Udyiana Mulyadin, menilai penandatanganan hibah tanah menjadi tahapan krusial dalam upaya memperluas akses pendidikan berkualitas.
” Hibah tanah ini menjadi fondasi agar SNT dapat segera dibangun dan memberikan manfaat luas bagi anak-anak, guru, serta sekolah-sekolah di daerah,” ujar Udyiana.
Setelah penandatanganan dokumen, pemerintah akan mempercepat pematangan lahan, penyelesaian legalitas tanah, proses perizinan, hingga pembangunan sekolah melalui skema multiyears. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait diharapkan mampu mempercepat hadirnya sekolah-sekolah berkualitas yang semakin dekat dan mudah diakses oleh anak-anak Indonesia.
Dengan langkah tersebut, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi titik awal pemerataan mutu pendidikan nasional hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki layanan SMP dan SMA negeri berkualitas secara bersamaan. (Belva/NH)














