PANGKALPINANG, newsharian.com — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program prioritas nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida, Kamis (12/3/2026), dihadiri langsung Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin bersama jajaran pemerintah kota, mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, hingga para camat se-Kota Pangkalpinang.
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Prof Udin itu menegaskan bahwa RKPD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan usulan program pembangunan.
“Saya ingin masyarakat berpartisipasi aktif. Terkadang ada keluhan program tidak jalan atau tidak masuk, padahal memang tidak pernah diusulkan sebelumnya. Silakan sampaikan usulan yang sudah diawali dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Jika belum terakomodasi, sampaikan langsung ke Bapperida,” ujar Prof Udin.
Ia juga menginstruksikan Bapperida agar tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Prof Udin menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat.
Menurutnya, sejumlah program strategis nasional juga menyentuh Pangkalpinang, seperti pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, pembangunan koridor kawasan industri, hingga optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Semua itu bagian dari yang tertulis di RPJMN khusus untuk Pangkalpinang, yang kemudian diteruskan dalam RPJMD provinsi hingga kota. Kita butuh program dan kegiatan yang mendukung percepatan tersebut,” jelasnya.
Selain proyek infrastruktur besar, Pemkot Pangkalpinang juga tetap memprioritaskan penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Beberapa potensi yang menjadi perhatian di antaranya sentra olahan nanas serta pengolahan ikan di wilayah Ketapang.
Di sisi lain, pemerintah kota juga terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui konsep Smart City.
“Salah satu fokus kami adalah pengembangan Pangkalpinang berbasis teknologi, seperti pembangunan infrastruktur data center dan aplikasi super apps untuk menunjang kenyamanan publik,” kata Prof Udin.
Menutup arahannya, Wali Kota memaparkan capaian makro ekonomi Pangkalpinang yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi kota ini pada tahun 2025 mencapai 4,54 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sempat terkontraksi di angka minus 2,30 persen.
Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang juga mencatatkan skor 81,64 pada tahun 2025, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka tersebut juga didukung peningkatan usia harapan hidup masyarakat yang kini mencapai 75,64 tahun.
Menurut Prof Udin, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan gratis cukup menggunakan KTP.
“IPM tinggi adalah bukti kualitas hidup masyarakat kita semakin baik. Ini juga menjadi indikator penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (NH/Iyal)














