DPRD Bangka BelitungHukrimKriminalLAW & CRIMELOKALNEWSPangkalpinangPemerintahan DaerahPertanian

Pansus Plasma PT Foresta Diusulkan, DPRD Babel: Akan Dikaji Komprehensif Sebelum Diputuskan

84
×

Pansus Plasma PT Foresta Diusulkan, DPRD Babel: Akan Dikaji Komprehensif Sebelum Diputuskan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, Newsharian.com — Persoalan kewajiban plasma PT Foresta Lestari Dwikarya kembali menjadi perhatian publik. Di tengah dorongan agar hak masyarakat memperoleh kepastian, wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Belitung kini mulai mendapat respons dari tingkat provinsi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyatakan usulan Pansus untuk mengusut kewajiban plasma dan perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya akan dikaji secara komprehensif sebelum DPRD mengambil sikap lebih lanjut.

    Menurut Edi, hingga kini dorongan tersebut masih sebatas usulan lisan yang disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Fraksi Partai NasDem, I Bagus Diarsa.

    “Saat ini hal tersebut masih berupa usulan lisan dari Saudara I Bagus Diarsa. Apabila nantinya kami menerima usulan resmi dari kepengurusan Partai NasDem tingkat daerah dan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Belitung, kami akan mengkajinya secara menyeluruh,” kata Edi Nasapta.

    Bagi Edi, persoalan plasma bukan sekadar perdebatan mengenai hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Di dalamnya terdapat kepentingan untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum dapat diperiksa, serta seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Karena itu, ia membuka ruang dukungan apabila usulan tersebut nantinya disampaikan secara resmi. Namun, Edi mengingatkan bahwa keputusan pembentukan Pansus tetap berada pada kewenangan DPRD Kabupaten Belitung.

    “Jika usulan resminya sudah kami terima, kemungkinan besar kami akan memberikan dukungan. Namun, keputusan pembentukan Pansus tetap menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Belitung dan harus disesuaikan dengan mekanisme serta tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Belitung,” tegasnya.

    Dorongan pembentukan Pansus sebelumnya disuarakan I Bagus Diarsa. Ia menilai persoalan kebun plasma masyarakat tidak boleh terus berhenti pada janji atau rencana tanpa kepastian waktu.

    Bagi Bagus, DPRD perlu menggunakan fungsi pengawasannya secara lebih kuat, terbuka dan terukur untuk mengetahui secara jelas posisi kewajiban perusahaan serta hak masyarakat yang harus dipenuhi.

    “Atas nama Fraksi Partai NasDem, saya akan mendorong secara resmi pembentukan panitia khusus untuk memeriksa kewajiban plasma dan perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya. Secara pribadi, usulan pansus ini akan segera saya sampaikan melalui jalur partai dan mekanisme DPRD Kabupaten Belitung,” kata Bagus, Rabu (26/8/2026).

    Pansus, menurut Bagus, diperlukan agar seluruh persoalan dapat dibuka melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Tidak hanya soal realisasi plasma, tetapi juga menyangkut dasar penerbitan izin usaha perkebunan, luas dan asal lahan, status Hak Guna Usaha (HGU), dokumen kemitraan, calon penerima plasma hingga tanggung jawab masing-masing pihak.

    Dengan pemeriksaan tersebut, persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat diharapkan tidak berhenti pada pernyataan sepihak.

    Bagus menegaskan, apabila berdasarkan dokumen perizinan, HGU dan ketentuan hukum yang berlaku kewajiban plasma memang melekat pada PT Foresta Lestari Dwikarya, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi.

    Edi Nasapta menekankan dukungan politik tidak boleh mengesampingkan prosedur kelembagaan DPRD. Menurut dia, proses pengawasan harus tetap dilakukan berdasarkan aturan agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Dukungan tersebut justru harus memperkuat ikhtiar agar persoalan plasma diperiksa secara terbuka, objektif, dan diselesaikan secara berkeadilan,” ujarnya.

    Ia menilai mekanisme kelembagaan menjadi penting agar setiap kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga berdiri di atas pemeriksaan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pada akhirnya, isu plasma kembali bermuara pada satu kepentingan utama: kepastian bagi masyarakat.

    “Yang terpenting, kita ingin memastikan persoalan ini dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga hak masyarakat memperoleh kepastian dan penyelesaiannya tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkas Edi.

    Kini bola berada di tangan DPRD Kabupaten Belitung dan pihak-pihak terkait. Jika usulan resmi pembentukan Pansus benar-benar diajukan, proses tersebut akan menjadi momentum untuk membuka secara terang persoalan kewajiban plasma PT Foresta Lestari Dwikarya bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi memastikan hak masyarakat tidak kembali menggantung tanpa kepastian. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *