TEMPILANG, BANGKA BARAT —Ketika perhatian publik tertuju pada aktivitas di Pantai Pasir Kuning, yang justru tak terlihat adalah sosok yang seharusnya memberi penjelasan.
Kepala Desa Air Lintang, Ardiansyah Samsudduha, tidak berada di tempat saat tim wartawan datang untuk melakukan konfirmasi terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan wisata tersebut, Sabtu (4/4/2026).
Padahal, permohonan kunjungan telah dilayangkan. Jadwal sudah disepakati. Namun ruang yang seharusnya menjadi tempat klarifikasi itu justru kosong.
Melalui pesan singkat, Ardiansyah menyampaikan alasannya.
“Saya lagi di Pangkalpinang, ada keluarga sakit,” jawab Ardiansyah.
Namun ketidakhadiran itu justru memperluas tanda tanya. Sebab, di saat yang sama, aktivitas di lapangan tetap berjalan.
Di kawasan Pantai Pasir Kuning, yang secara administratif merupakan destinasi wisata, realitas menunjukkan wajah berbeda. Ponton berjejer di garis pantai, perahu keluar masuk tanpa henti, dan aktivitas bongkar muat pasir timah berlangsung terbuka.
Ironisnya, sebuah spanduk larangan masih berdiri meski maknanya kian kabur.
Larangan tertulis jelas, namun implementasinya nyaris tak terlihat. Tidak ada penertiban. Tidak ada pengawasan nyata.
Kondisi ini menuai kritik dari masyarakat. Koordinator nelayan Desa Air Lintang dan Benteng Kota, Baidi, menilai aturan hanya sebatas simbol.
“Kalau cuma tulisan, semua orang juga bisa buat. Tapi siapa yang berani menindak?,” tegasnya.
Ia bahkan menyindir situasi yang terjadi di lapangan.
“Yang datang tiap hari itu ponton, bukan penertiban,” singgungnya.
Kontras terlihat jelas. Di kantor desa, ruang administrasi sunyi tanpa kehadiran pemimpin. Sementara di pantai, aktivitas ekonomi berjalan tanpa kontrol.
“Kalau mau menjelaskan, harusnya hari ini ditunggu. Bukan ditinggalkan,” tambah Baidi.
Sehari sebelumnya, pantai yang sama memperlihatkan sisi lain dari aktivitas tersebut. Sejumlah ibu terlihat memungut sampah sisa tambang karung, plastik, hingga limbah bahan bakar.
Dengan upah sekitar Rp15 ribu per hari, mereka membersihkan sisa aktivitas yang bukan mereka hasilkan.
“Kami ini kerja di tempat wisata, tapi yang kami bersihkan sampah tambang,” ujar salah satu warga dengan nada getir.
Di lokasi yang sama, spanduk larangan ditemukan dalam kondisi robek sebuah simbol melemahnya kewenangan.
“Kalau sudah dirusak, itu artinya bukan tidak tahu aturan. Tapi memang tidak takut aturan,” kata Baidi.
“Kalau tidak ada tindakan, papan itu cuma formalitas,” tambahnya.
Ketidakhadiran kepala desa dalam momen penting ini tidak sekadar soal jadwal. Ia menciptakan ruang kosong—yang dengan cepat diisi oleh persepsi publik.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kegelisahan yang sama.
“Yang datang tiap hari itu ponton, bukan perubahan,” tukasnya.
Pantai Pasir Kuning kini seolah berubah tanpa keputusan resmi. Dari kawasan wisata menjadi ruang aktivitas tambang.
Perubahan itu tidak diumumkan, tetapi nyata. Tidak diputuskan, tetapi terjadi.
Dan ketika penjelasan tak kunjung hadir, pertanyaan publik justru tumbuh semakin besar tentang pengawasan, tentang keberanian, dan tentang kehadiran pemimpin di tengah persoalan masyarakatnya.(NH/Belva)














