Bangka Belitung Hari iniBeritaBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniBisnis IlegalINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPolda Kepulauan Bangka Belitung

Polda Babel Bongkar Aksi Debt Collector, 5 Matel Langsung Ditahan

1688
×

Polda Babel Bongkar Aksi Debt Collector, 5 Matel Langsung Ditahan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Praktik penarikan kendaraan secara paksa yang selama ini meresahkan masyarakat akhirnya mendapat perhatian serius aparat kepolisian. Polda Kepulauan Bangka Belitung menetapkan lima orang yang diduga sebagai debt collector atau mata elang (matel) sebagai tersangka setelah diduga melakukan penarikan kendaraan tidak sesuai prosedur hukum.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi sinyal bahwa praktik penagihan di lapangan tidak boleh berjalan semaunya, apalagi hingga menimbulkan keresahan masyarakat.

    Dalam operasi gabungan yang dilakukan Subdit II Fismondev Ditreskrimsus bersama Opsnal Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Babel, para terduga diamankan di kawasan Jalan Tirta Darma Dalam, Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang.

    Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso mengatakan, kasus itu bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas penarikan kendaraan yang dianggap tidak sesuai aturan.

    “Ada lima orang yang diduga sebagai debt collector diamankan terkait penarikan objek jaminan fidusia yang mana ketidaksesuaian dengan surat kuasa serta objek jaminan fidusia milik perusahaan finance,” ujar Agus saat konferensi pers di Mapolda Babel, Jumat (15/5/2026).

    Kelima tersangka masing-masing berinisial TF asal Jakarta, EAN alias Riken, ER alias Edos, LU alias Lukki yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, serta AJT alias Andre warga Kabupaten Maluku Tengah.

    Menurut Agus, dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses penarikan kendaraan yang dilakukan para tersangka.

    Kendaraan yang ditarik disebut tidak langsung diserahkan kepada pihak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia.

    “Modusnya para tersangka ini menarik unit dari penerima pengalihan, kemudian disimpan dan disembunyikan namun tidak diserahkan ke finance selaku penerima fidusia,” ungkapnya.

    Dari tangan para tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sembilan unit mobil berbagai merek, lima unit telepon genggam, satu lempengan besi, serta delapan rangkap dokumen yang berkaitan dengan aktivitas penarikan kendaraan.

    Agus menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka, petugas lebih dulu mengamankan delapan orang untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari hasil pendalaman, lima orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Babel.

    “Hasil pemeriksaan, ada lima orang yang diduga sebagai debt collector kita tetapkan menjadi tersangka dan saat ini sudah ditahan di Rutan Mapolda,” katanya.

    Kasus ini kembali membuka perhatian publik terhadap praktik penagihan kendaraan di lapangan yang kerap menimbulkan polemik.

    Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan cara-cara penarikan kendaraan yang dianggap intimidatif dan tidak sesuai prosedur hukum.

    Karena itu, Polda Babel menegaskan seluruh proses penegakan hukum dalam kasus tersebut dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

    Agus menekankan bahwa tindakan kepolisian dilakukan berdasarkan alat bukti serta kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Ia juga memastikan hak-hak para pihak yang diperiksa tetap diberikan sesuai prosedur hukum.

    “Polda Babel juga memastikan bahwa hak-hak terduga maupun pihak terkait tetap diberikan sesuai prosedur, termasuk pendampingan hukum serta pemberitahuan kepada keluarga,” tegasnya.

    Di tengah berkembangnya berbagai informasi di media sosial terkait kasus tersebut, Agus juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

    “Kami mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh terkait informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel,” imbaunya.

    Langkah tegas yang dilakukan Polda Babel dinilai menjadi pengingat bahwa proses penagihan kendaraan tetap harus tunduk pada aturan hukum dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat.

    Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar memahami hak dan kewajiban dalam persoalan pembiayaan agar sengketa tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *