MAKASSAR, newsharian.com – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Kota Makassar.
Aliansi Mahasiswa Pemerhati Fiber Optik Kota Makassar kembali turun ke jalan, Selasa (02/12/2025), menyuarakan tuntutan tegas untuk penutupan dan pemboikotan seluruh aktivitas MyRepublic di wilayah Makassar.
Aksi ini, yang telah memasuki kali kelima, dipicu oleh dugaan praktik merugikan masyarakat terkait pemasangan infrastruktur jaringan fiber optik.
Indikasi pelanggaran semakin menguat setelah beredar kabar pemberhentian seorang oknum vendor dari perusahaan ZTE yang diduga terlibat dalam praktik merugikan warga.
“Kami menilai pemberhentian oknum vendor tersebut adalah bukti awal bahwa dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat memang benar adanya,” tegas Tumming, Jenderal Lapangan Aksi, menggambarkan keyakinan mahasiswa akan adanya ketidakberesan.
Mahasiswa mendesak MyRepublic untuk segera membuka hasil audit internal secara transparan, melibatkan seluruh vendor dan karyawan yang beroperasi di Makassar.
Ketiadaan tanggapan dari pihak MyRepublic semakin memperkeruh suasana.
“Tidak adanya pihak dari MyRepublic yang bersedia menemui kami untuk memberikan penjelasan dalam aksi kelima ini justru semakin memperkuat dugaan adanya permainan donasi kontribusi yang merugikan masyarakat,” tambah Tumming, menyoroti minimnya respons dari perusahaan.
Tidak hanya itu, aliansi mahasiswa juga menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini diproses secara hukum dan mengembalikan kompensasi yang diduga digelapkan dari warga.
“Kami meminta surat audit lengkap dan proses hukum terhadap oknum yang terlibat, termasuk pengembalian dana kompensasi yang digelapkan dari warga. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar,” ancam Tumming, menunjukkan keseriusan mahasiswa dalam memperjuangkan hak masyarakat.
Selain dugaan praktik merugikan, mahasiswa juga menyoroti pemasangan tiang dan jaringan FTTH MyRepublic yang disebut tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Makassar.
Namun, aktivitas tersebut diduga tetap berjalan dengan memanfaatkan praktik ‘donasi kontribusi’ kepada warga.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak MyRepublic belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh massa aksi.(NH)














