Bangka BelitungBeritaBisnisINTERNASIONALKriminalLAW & CRIMELOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPEMERINTAHAN

Proyek Pesisir Rp5 Miliar di Pangkalpinang Rusak, Warga Khawatir Jalan Utama Terputus

1777
×

Proyek Pesisir Rp5 Miliar di Pangkalpinang Rusak, Warga Khawatir Jalan Utama Terputus

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Kerusakan jalan pembatas antara pesisir Pantai Pasir Padi dan badan jalan aspal semakin mengkhawatirkan.

Lebih dari tiga minggu sejak menjadi sorotan publik, hingga Senin (12/01/2026) belum terlihat langkah konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pangkalpinang untuk perbaikan permanen.

    Hasil investigasi di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh lebih parah dari laporan awal.

    Erosi pantai terus menggerus badan jalan, sementara penanganan yang dilakukan hanya berupa karung-karung berisi pasir yang tidak mampu menahan benturan ombak.

    Saat ini, sisa badan jalan aspal hanya sekitar tiga meter dari rumah-rumah warga.

    Jalan tersebut merupakan bagian dari proyek penataan kawasan pesisir yang menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.177.721.000, dilaksanakan oleh CV Cintia yang disubkontrakkan kepada pihak berinisial CK dan AL.

    Skema pelaksanaan ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan tanggung jawab pascaproyek.

    Dalam keterangan kepada media pada Rabu (7/01/2026), Kepala Dinas PU Kota Pangkalpinang, M Agus Salim, menyampaikan kalimat langsung:

    “Perbaikan sementara akan menggunakan anggaran Pemkot Pangkalpinang yang dibantu ‘sumbangan’ dari pihak CV pelaksana proyek. Namun, bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak ditentukan besar nominalnya.”

    Pernyataan ini justru memantik pertanyaan baru terkait nilai, bentuk, dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

    Belum ada penjelasan terbuka kepada publik mengenai transparansi bantuan dari pemegang proyek yang menggunakan dana APBD miliaran rupiah.

    Agus Salim juga menjelaskan bahwa secara hukum, kewenangan Pemkot hanya sampai garis darat pantai, sedangkan struktur penahan ombak permanen berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) dan kementerian terkait.

    Namun batas kewenangan ini menciptakan ruang abu-abu yang berujung pada pembiaran.

    “Kota menunggu pusat, pusat menunggu kesiapan anggaran. Sementara laut tidak pernah menunggu,” ujar salah satu sumber yang memahami persoalan tersebut.

    Pola penanganan darurat berupa pemasangan karung pasir terus berulang tahun demi tahun, yang diakui hanya sebagai solusi sementara bukan jangka panjang.

    Di tengah tarik-menarik kewenangan dan minimnya kejelasan tanggung jawab, warga pesisir berada di garis terdepan risiko dengan ancaman terputusnya akses jalan dan kerusakan bangunan.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *