PANGKALPINANG, newsharian.com – Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof. Ibrahim, memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Kampus UBB dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam proses legislasi menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan tantangan sektor energi di masa depan.
Dalam sambutannya pada kegiatan yang berlangsung di Kampus UBB, Rabu (8/7/2026), Prof. Ibrahim mengatakan pihaknya telah mempelajari draf revisi ketiga RUU Ketenagalistrikan yang tengah disusun DPR RI sebagai bagian dari agenda legislasi nasional.
“Kami juga sudah membaca draf dari rencana undang-undang dari teman-teman yang sedang disusun sebagai bagian dari agenda legislasi untuk RUU revisi ketiga Undang-Undang Ketenagalistrikan,” ujar Prof. Ibrahim.
Ia menilai isu ketenagalistrikan merupakan persoalan yang sangat strategis bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan hasil kajian akademik yang dilakukan UBB, terdapat sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review yang menegaskan perlunya tata kelola ketenagalistrikan yang lebih baik.
Menurut Prof. Ibrahim, salah satu hal yang menarik dalam draf terbaru RUU Ketenagalistrikan adalah mulai diaturnya aspek energi baru dan energi terbarukan (EBT).
Kebijakan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil yang selama ini masih mendominasi.
“Hal ini menjadi penting mengingat selama ini masih banyak penggunaan sumber energi tidak terbarukan,” katanya.
Selain itu, RUU tersebut juga memuat pengaturan mengenai penyediaan tenaga listrik berdasarkan wilayah usaha yang terhubung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pihak swasta maupun perorangan untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan listrik.
Tidak hanya itu, perubahan mekanisme penentuan tarif listrik juga menjadi perhatian UBB. Dalam draf terbaru, tarif listrik dirancang menggunakan skema moderat yang mempertimbangkan indeks kemahalan di masing-masing daerah sehingga kebijakan tarif dapat lebih menyesuaikan kondisi wilayah.
“Ada juga terkait partisipasi masyarakat dalam rancangan awal sampai peluang untuk menyampaikan laporan dan gugatan,” ungkap Prof. Ibrahim.
Ia menambahkan, selama ini Universitas Bangka Belitung juga aktif melakukan berbagai kajian ilmiah bersama PT PLN terkait dampak lingkungan dari sektor ketenagalistrikan.
Hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan regulasi nasional.
“Kami mencermati bahwa ada beberapa regulasi lainnya. Kami juga selama ini melakukan kajian-kajian yang konsisten dilaksanakan bersama PLN terkait dampak lingkungan dan sebagainya,” tutur guru besar ilmu politik tersebut.
Lebih lanjut, Prof. Ibrahim mengungkapkan terdapat empat catatan utama UBB terhadap Draf RUU Ketenagalistrikan.
Pertama, penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengaturan yang lebih jelas guna mengurangi ketergantungan pada energi yang tidak terbarukan.
Kedua, pengaturan wilayah usaha dan peran swasta, yakni penyediaan listrik berbasis wilayah usaha yang terkoneksi dengan BUMD serta membuka kesempatan bagi swasta dan perorangan untuk berpartisipasi.
Ketiga, penerapan skema tarif moderat, di mana tarif listrik ke depan tidak lagi disamaratakan, melainkan mempertimbangkan indeks kemahalan di setiap wilayah.
Keempat, penguatan partisipasi publik, yaitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat sejak tahap penyusunan rancangan undang-undang hingga memiliki hak menyampaikan laporan maupun gugatan apabila terdapat persoalan dalam implementasinya.
Masukan yang disampaikan UBB diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Ketenagalistrikan sehingga mampu menghadirkan sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(Cal/NH)














