Bangka BelitungBeritaBisnisINTERNASIONALKriminalLAW & CRIMELOKALNASIONALNEWSPangkalpinang

Rokok Ilegal Terus Hidup di Balik Siklus Denda dan Penindakan

1661
×

Rokok Ilegal Terus Hidup di Balik Siklus Denda dan Penindakan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Sosialisasi rutin ke desa-desa, penindakan mingguan, hingga puluhan operasi setiap tahun menjadi bukti bahwa pemerintah berusaha menangani peredaran rokok ilegal.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa barang yang merusak kesehatan publik dan menggerus penerimaan negara ini tetap beredar bebas di warung kecil, pasar tradisional, hingga melalui jalur distribusi yang sudah mapan.

    Humas Bea Cukai Pangkalpinang, Agung Hermawan, mengakui bahwa penindakan memang dilakukan secara berkala.

    Sepanjang tahun lalu tercatat 71 kali penindakan dengan total penerimaan negara mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

    Namun angka tersebut justru memunculkan pertanyaan apakah upaya penindakan benar-benar memutus mata rantai kejahatan, atau justru menjadi bagian dari siklus bisnis rokok ilegal itu sendiri.

    Inti masalah terletak pada kebijakan Ultimum Remedium (UR), di mana pelaku pelanggaran cukai tidak langsung diproses pidana tetapi cukup membayar kerugian negara beserta denda administrasi.

    Tidak ada penahanan atau pengadilan yang membuat mereka merasa jera.

    “Sekarang tinggal bayar saja,” ujar Agung secara terbuka.

    Menurutnya, tidak ada batasan tegas berapa kali pelaku bisa mengulang pelanggaran selama mereka mampu membayar.

    Lima kali, sepuluh kali, atau lebih – semuanya kembali pada perhitungan kerugian negara.

    Bagi pelaku besar, denda bukanlah hukuman melainkan biaya operasional. Selama margin keuntungan rokok ilegal jauh lebih besar daripada denda, praktik ini akan terus berulang.

    Negara memang menerima uang, tetapi para pelaku tetap beroperasi dengan leluasa.

    “Kalau tidak ada penindakan, mereka tidak takut. Tapi kalau sudah dibayar, mereka bisa ngulang lagi,” ungkap Agung tanpa menampik paradoks yang terjadi.

    Rp1,5 miliar yang masuk ke kas negara sering dijadikan indikator keberhasilan, namun jika dibandingkan dengan potensi kerugian cukai yang jauh lebih besar serta dampak negatif lainnya seperti kerusakan kesehatan, kemunduran industri rokok legal skala kecil, dan berkembangnya ekonomi gelap, klaim keberhasilan tersebut mulai rapuh.

    Di lapangan, rokok tanpa pita cukai atau dengan pita palsu masih mudah ditemukan. Penjual kecil sering dijadikan tameng, sementara pemodal besar nyaris tak tersentuh.

    Ketika ditanya tentang proses pidana, jawabannya selalu sama.

    “Kalau pidana, pasti berat, lama, dan kerugiannya dianggap tidak sebanding,” jawabnya.

    Kalangan masyarakat sipil bahkan mengkritik apakah pola UR ini tanpa disadari telah berubah menjadi legalisasi terselubung rokok ilegal.

    Siklus penindakan, pembayaran denda, dan pelaku kembali beroperasi terus berulang tanpa batas.

    Kenyataan bahwa rokok ilegal mudah ditemukan dan “media banyak di lapangan” untuk mencatatnya menunjukkan bahwa barang tersebut bukan lagi sesuatu yang tersembunyi.

    Yang dipertanyakan bukan lagi kemampuan negara untuk menindak, tetapi kemauan untuk benar-benar menghentikan peredarannya.

    Selama sanksi pidana hanya menjadi ancaman di atas kertas dan denda menjadi solusi utama, rokok ilegal akan tetap hidup bahkan tumbuh subur di balik jargon penindakan rutin.

    Publik berhak bertanya, sampai kapan ultimum remedium menjadi tameng bagi pelaku berulang, di mana batas antara penegakan hukum dan kompromi fiskal, serta siapa yang paling diuntungkan dari siklus ini.

    Tanpa evaluasi serius dan keberanian menjerat aktor utama hingga ke hulu, penindakan rokok ilegal berisiko hanya menjadi statistik tahunan – ramai di laporan, sunyi dalam perubahan nyata.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *