PANGKALPINANG, newsharian.com — Di tengah tekanan fiskal yang membayangi pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, kembali mengangkat suara lantang. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengejar pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah senilai Rp1,078 triliun dari pemerintah pusat.
Baginya, ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan hak masyarakat Bangka Belitung yang harus diperjuangkan.
“Masalah dana sisa royalti ini hak kita, secara aturan harus dibayar oleh Pemerintah Pusat. Informasi dari BPK juga kita menunggu, dari audit BPK pusat terhadap masalah ini,” tegas Didit, Selasa (7/4/2026).
Optimisme terus ia gaungkan, meski proses pencairan belum menemui titik terang. Didit percaya, dengan dorongan yang konsisten, hak tersebut akan kembali ke daerah dan menjadi nafas baru bagi pembangunan.
“Mudah-mudahan, insyaallah ada hasil. Jika nanti sisa royalti ini terakomodir, mungkin baru kita agak bisa lega walaupun tidak banyak. Harus optimis karena ini hak kita harus kita kejar terus,” ujarnya.
Langkah strategis pun disiapkan. DPRD Babel berencana menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna menyampaikan langsung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tengah tertekan.
“Kita akan sampaikan kondisi APBD kita, dampaknya secara negatif di sektor mana saja. Supaya mereka terbuka hatinya untuk segera membayar hutang Pemerintah Pusat kepada Provinsi Bangka Belitung,” tuturnya.
Di balik upaya itu, terselip rasa heran yang tak bisa disembunyikan. Didit menilai, aturan terkait DBH sudah jelas dibuat oleh pemerintah pusat sendiri, namun realisasinya justru tertunda.
“Yang bikin aturan pusat kita bukan mengemis tapi kita menagih hak-hak masyarakat Bangka Belitung, terhadap pemerintah pusat yang mana aturannya dibuat oleh Pemerintah Pusat sendiri,” katanya.
Upaya percepatan pun terus dilakukan. Didit mengungkapkan bahwa pihaknya dijadwalkan bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
“Insyaallah tanggal 9 ini, kami diterima oleh Pak Wakil Menteri. Mohon doa teman-teman dan masyarakat, semoga hak kita ini bisa dikembalikan ke Bangka Belitung,” ucapnya.
Lebih jauh, Didit menegaskan bahwa dana royalti tersebut bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi juga hak kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Namun, ia mengakui belum semua pihak menunjukkan dorongan yang sama kuat.
“Ini bukan hanya hak provinsi. Kabupaten kota juga punya hak, mungkin mereka sudah apatis. Tapi kalau saya tidak akan pernah apatis, karena ini hak Bangka Belitung,” pungkasnya.
Di tengah tarik-ulur kebijakan pusat dan daerah, perjuangan ini menjadi simbol keteguhan bahwa hak daerah bukan untuk ditunggu, melainkan diperjuangkan hingga kembali ke tangan rakyat.(NH)














