Bangka BelitungBeritaNASIONALPangkalpinang

Sampah dan Zonasi PPDB, Sorotan Reses Monica Haprinda di Pangkalpinang

1172
×

Sampah dan Zonasi PPDB, Sorotan Reses Monica Haprinda di Pangkalpinang

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Monica Haprinda, menyoroti dua isu krusial dalam resesnya di Greenland Coffee, Perumahan Greenland, Pangkalpinang, Minggu (18/6/2025), pengelolaan sampah dan evaluasi sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Monica menekankan perlunya integrasi pengelolaan sampah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang, khususnya pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional.

    “Isu sampah menjadi keluhan warga dan harus ditangani serius,” tegasnya.

    Ia melihat pengelolaan sampah yang terstruktur dan sistematis sebagai kunci kebersihan dan kualitas lingkungan di Pangkalpinang.

    Di sektor pendidikan, Monica menyoroti kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

    Menurutnya, hal ini berpotensi menghambat kebijakan strategis, terutama menjelang PPDB tingkat SMA yang akan dimulai awal Juni.

    “Kita mendorong percepatan pelantikan kepala dinas agar PPDB berjalan lancar,” ujarnya.

    Sistem zonasi PPDB, yang kerap menuai kritik, juga menjadi sorotan.

    Monica mengakui sistem ini masih menjadi keluhan masyarakat.

    Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih efektif dan solusi konkret, seperti penambahan unit sekolah baru.

    “Zonasi bukan hanya kebijakan daerah, melainkan hasil koordinasi lintas sektor. Kami telah berdiskusi dengan Komisi IV DPRD untuk penambahan SMA di Pangkalpinang,” jelasnya.

    Reses yang berlangsung lancar ini juga menerima berbagai aspirasi lain, termasuk perbaikan infrastruktur seperti pengaspalan jalan di perumahan.

    Monica berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

    Monica berharap hasil reses ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi.

    Komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya menjadi bukti nyata peran wakil rakyat dalam pembangunan daerah.

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *