BangkaHukrimKriminalLAW & CRIMELOKALNEWSPolres Bangka

Spanduk Larangan Berdiri, Sekitar 150 Ponton Disorot di Sungai Perimping

73
×

Spanduk Larangan Berdiri, Sekitar 150 Ponton Disorot di Sungai Perimping

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BANGKA, Newsharian.com — Spanduk bertuliskan “DILARANG!!! MELAKUKAN SEGALA AKTIVITAS PENAMBANGAN” terpasang di tepian Sungai Perimping, Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tulisan merah berukuran besar itu menyampaikan pesan yang tegas. Namun, dokumentasi masyarakat pada 6 Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah ponton berada di perairan yang sama.

Di sisi lain, foto bertanggal 7 Oktober memperlihatkan tanah terbuka dan tebing dengan permukaan tidak rata. Dokumentasi berikutnya, pada 8 Oktober, memperlihatkan vegetasi pesisir, struktur kayu dan sampah yang tersebar di tepian air.

    Rangkaian gambar itu menyisakan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pengawasan berjalan setelah larangan dipasang dan penertiban dilakukan?

    Aktivis Nelayan Teluk Kelabat melaporkan dugaan kembali maraknya aktivitas pertambangan timah menggunakan ponton rajuk di sekitar Jembatan Sungai Perimping hingga perairan Pulau Kianak dan Pulau Dante, di kawasan Teluk Kelabat Dalam. Berdasarkan perkiraan masyarakat, jumlah ponton yang berada di kawasan tersebut mencapai sekitar 150 unit.

    Warga menyebut aktivitas itu kembali muncul setelah sebelumnya dilakukan penertiban aparat penegak hukum. Kegiatan tersebut diperkirakan telah berlangsung lagi selama lebih dari sebulan. Sebagian aktivitas dilaporkan berlangsung pada malam hingga pagi hari, sementara sebagian lainnya diduga beroperasi antara pukul 07.00 dan 17.00 WIB.

    Angka tersebut masih berupa estimasi masyarakat dan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung. Keberadaan ponton dalam foto juga tidak otomatis membuktikan seluruh unit sedang menambang atau beroperasi tanpa izin. Namun, laporan warga dan dokumentasi bertanggal menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk memeriksa kondisi lapangan secara terbuka.

    Bagi masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di sekitar sungai dan teluk, persoalannya bukan hanya soal ponton. Mereka mengkhawatirkan perubahan kondisi tebing, keberadaan pohon besar yang dikenal sebagai pohon kertas atau kasia, serta potensi risiko terhadap tiang listrik dan Jembatan Sungai Perimping menjadi jalur yang digunakan kendaraan kecil maupun kendaraan bermuatan besar.

    “Kerusakannya sangat parah. Kami berharap ada tindakan secepatnya,” demikian pernyataan aktivis nelayan dalam laporan awal mengenai kondisi kawasan tersebut.

    Foto bertanggal 7 Oktober 2026 pukul 06.25 WIB memperlihatkan bagian tepi sungai dengan tanah terbuka, permukaan tidak rata, serta cabang-cabang tanaman kering. Di dekat kawasan tersebut terlihat struktur utilitas. Sementara itu, dokumentasi 8 Oktober pukul 05.52 WIB menampilkan vegetasi pesisir, struktur kayu menyerupai kerangka atau penyangga dan sampah di permukaan tanah.

    Gambar-gambar itu menunjukkan kondisi yang patut diperiksa, tetapi belum cukup untuk memastikan penyebab pengikisan maupun hubungan langsungnya dengan pertambangan. Kondisi vegetasi, fungsi struktur kayu, kestabilan tanah, dan kemungkinan perubahan garis tebing memerlukan pengamatan lapangan serta penilaian teknis.

    Warga menduga lalu lintas perahu dan ponton yang berulang dapat menghasilkan gelombang yang mempercepat pengikisan tepian sungai. Dugaan ini perlu diuji dengan mengukur karakteristik tanah, kemiringan tebing, arus, frekuensi lintasan perahu, dan perubahan bentuk tepian dari waktu ke waktu.

    Kekhawatiran masyarakat menjadi lebih serius karena lokasi yang disorot berada di sekitar jembatan dan tiang listrik. Mereka khawatir pengikisan yang berlanjut dapat mengganggu kestabilan tanah, membuat pohon besar tumbang atau membahayakan fasilitas publik.

    Belum ada dasar yang cukup dari foto-foto tersebut untuk menyimpulkan bahwa fondasi jembatan telah rusak, tiang listrik akan roboh atau struktur jembatan mengalami pergeseran. Namun, kemungkinan risiko terhadap fasilitas umum tidak sepatutnya diabaikan sebelum pemeriksaan dilakukan.

    Pemerintah daerah, instansi teknis pekerjaan umum dan pengelola sumber daya air, serta PLN perlu memeriksa kondisi tebing, jarak aktivitas perairan dari infrastruktur, dan kestabilan tanah di sekitar fondasi. Jika ditemukan indikasi bahaya, langkah pengamanan perlu ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan standar teknis yang berlaku.

    Permintaan warga agar tebing diperkuat kembali juga membutuhkan kajian. Pembangunan dinding penahan tanah atau penembokan mungkin menjadi salah satu pilihan, tetapi tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan tampilan permukaan tanah. Penanganan harus mempertimbangkan jenis tanah, pola aliran air, sumber pengikisan dan dampak konstruksi terhadap lingkungan sekitar.

    Memperbaiki tebing tanpa mengendalikan penyebab pengikisan berisiko membuat persoalan berulang. Sebaliknya, menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar tanpa memulihkan kerusakan juga tidak cukup untuk menjamin keselamatan dalam jangka panjang.

    Aktivis Nelayan Teluk Kelabat meminta pemerintah memperhatikan hutan mangrove, daerah aliran sungai, dan ekosistem Teluk Kelabat Dalam. Permintaan itu menempatkan persoalan Perimping dalam konteks yang lebih luas tentang bagaimana kegiatan ekonomi di perairan dikelola agar tidak mengorbankan fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat.

    Mangrove menyediakan habitat dan tempat berlindung bagi berbagai organisme, mendukung rantai makanan, serta dapat membantu meredam energi gelombang dalam kondisi tertentu. Vegetasi di tepian sungai juga berperan menjaga kestabilan tanah melalui sistem perakarannya.

    Perubahan tutupan vegetasi, sedimentasi dan kualitas air dapat memengaruhi habitat perairan. Bagi warga yang menggantungkan penghidupan pada sungai dan laut, gangguan terhadap ekosistem berpotensi berdampak pada sumber pangan, aktivitas penangkapan ikan, dan keberlanjutan mata pencaharian.

    Namun, dampak aktual di Sungai Perimping dan Teluk Kelabat Dalam belum dapat disimpulkan hanya melalui foto. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi mangrove, kualitas air, perubahan garis tebing, sedimentasi, serta habitat organisme perairan. Pengikisan tebing sungai juga tidak serta-merta membuktikan kerusakan mangrove sehingga keduanya perlu dinilai berdasarkan bukti masing-masing.

    Pendekatan yang hanya menghitung jumlah ponton atau memeriksa dokumen perizinan tidak cukup untuk menjawab seluruh persoalan. Pengawasan perlu menilai pula dampak lingkungan dan keselamatan, termasuk apakah aktivitas yang berlangsung memenuhi ketentuan serta bagaimana kerusakan yang terbukti akan ditangani.

    Sumber daya alam memang memiliki nilai ekonomi. Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak seharusnya dipisahkan dari biaya ekologis dan risiko yang mungkin ditanggung masyarakat. Jika terjadi kerusakan, warga tidak semestinya dibiarkan menghadapi akibatnya sendiri sementara penyebab dan pihak yang bertanggung jawab belum diperiksa.

    Spanduk Larangan dan Ujian Penegakan Hukum

    Dokumentasi pada 7 Oktober 2026 pukul 06.08 WIB memperlihatkan spanduk larangan penambangan yang mencantumkan nama Polsek Riau Silip. Spanduk itu juga memuat rujukan pasal serta ancaman pidana dan denda untuk kegiatan pertambangan tanpa izin.

    Pemasangan spanduk menunjukkan adanya pesan larangan di lokasi. Akan tetapi, spanduk bukan bukti bahwa seluruh aktivitas telah berhenti. Sebaliknya, keberadaan ponton dalam foto juga belum membuktikan bahwa seluruh unit melanggar hukum.

    Status setiap kegiatan perlu ditentukan melalui pemeriksaan lokasi, dokumen perizinan, jenis kegiatan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat perlu menjelaskan apakah ponton-ponton yang dilaporkan warga telah diperiksa, apakah ditemukan kegiatan tanpa izin yang dipersyaratkan dan bagaimana hasil penertiban sebelumnya ditindaklanjuti.

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahan yang berlaku, mengatur kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Pasal 67 menetapkan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 69 ayat (1) huruf a melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

    Pasal 70 mengatur peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk pengawasan sosial serta penyampaian saran, informasi dan pengaduan. Ketentuan pertambangan mineral dan batubara juga harus dibaca berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

    Artinya, laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui proses yang dapat diuji. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus dilakukan sesuai bukti dan kewenangan. Jika ditemukan kerusakan lingkungan, langkah pemulihan harus direncanakan berdasarkan pemeriksaan teknis dan ketentuan yang berlaku.

    Eko Sanjaya, yang diwawancarai pada Senin (12/10/2026), turut menjadi sumber dalam penelusuran persoalan ini. Kritik yang disampaikan dalam naskah menyoroti pentingnya konsistensi pengawasan setelah penertiban, bukan sekadar keberadaan papan larangan.

    “Jangan sampai pemerintah dan aparat hanya terlihat tegas ketika memasang spanduk, tetapi masyarakat kembali dibuat bertanya-tanya ketika aktivitas yang dikeluhkan muncul lagi. Kalau memang ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan dan tindak sesuai hukum. Jangan biarkan warga terus-menerus menyampaikan kekhawatiran sementara kondisi sungai dan keselamatan infrastruktur tidak mendapat kepastian,” demikian kutipan yang tercantum dalam naskah wawancara.

    Pertanyaan yang perlu dijawab instansi terkait pun jelas apakah ponton-ponton itu telah diperiksa?

    Apakah ada kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan?

    Bagaimana hasil penertiban sebelumnya?

    Sudahkah kondisi tebing, vegetasi, jembatan dan jaringan listrik dinilai oleh petugas teknis?

    Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting agar laporan warga tidak berhenti sebagai keluhan yang berulang. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pengelola sumber daya air dan PLN perlu menindaklanjuti bagian persoalan yang berada dalam kewenangan masing-masing, sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

    Dokumentasi bertanggal 6–8 Oktober 2026 memperlihatkan ponton di perairan, spanduk larangan, dan kondisi tepian sungai yang perlu diperiksa. Bukti visual itu belum cukup untuk mengesahkan seluruh dugaan warga, tetapi juga bukan alasan untuk mengabaikan laporan mereka.

    Yang dibutuhkan sekarang bukan perlombaan membuat pernyataan paling keras, melainkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan: verifikasi aktivitas dan legalitas ponton, penilaian kondisi lingkungan, pemeriksaan keselamatan infrastruktur, serta keterbukaan hasil kepada publik.

    Jika aktivitas terbukti melanggar hukum, penegakan hukum harus berjalan. Jika ditemukan risiko terhadap jembatan dan jaringan listrik, pengamanan harus diprioritaskan. Jika kerusakan lingkungan terbukti, pemulihan harus menjadi bagian dari penyelesaian.

    Sungai tidak bisa mendatangi kantor pemerintah untuk mengajukan pengaduan. Pohon yang kehilangan pijakan tidak dapat meminta perlindungan. Tebing yang terus terkikis tidak mampu mengirim surat peringatan.

    Masyarakatlah yang menyampaikan suara bagi semua itu.

    Karena itu, keberhasilan pengawasan tidak diukur dari seberapa besar huruf pada spanduk larangan, melainkan dari apakah laporan diperiksa, pelanggaran yang terbukti ditindak, risiko terhadap fasilitas publik ditangani dan ekosistem dilindungi.

    Jangan sampai larangan hanya menjadi papan pengumuman, penertiban hanya menjadi kenangan, dan kerusakan lingkungan menjadi warisan yang harus dibayar oleh masyarakat. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *